Namun baru ini mucul klaim baru yang mengatasnamakan LSM Lira dan Koperasi Pamalian Bauntung, kelompok tani Usaha Baru  dan kelompok lain dari Desa Luwuk Ranggan.

Dikatakan Hanif mereka mengundang sejumlah kepala desa guna memcari solusi terkait sengketa lahan tersebut agar ada titik penyelesaiannya. Namun hasilnyapun sama seperti semula tidak ada titik temu.

Sementara Ketua Tim Desa Patai, Suparman mengatakan Pemerintah daerah sudah salah besar dalam hal melihat persoalan di lahan milik PT TASK seluas 3400 hektare tersebut.

"Karena setahu kami pada saat rapat di Komisi IV DPR RI di Jakarta itu tidak boleh dilakukan aktifitas apapun, di lahan itu, karena diduga adanya pelanggaran terhadap UU,  oleh sebab itu pemerintah daerah mestinya melihat hal itu jangan asal-asalan membagikan lahan plasma yang bermasalah kepada masyakarat," kata Suparman.

Karena menurutnya pelanggarannya jelas dan itu ada tindak pindananya, sehingga ini harusnya menjadi pertimbangan pemkab. "Selain itu juga untuk diketahui jika pihak PT TASK dan pemkab memberikan plasma kepada pihak koperasi Hantantiring bukankah dulu pernah ada ganti rugi untuk desa Rubung Buyung sebesar Rp1,8 miliar kemana uang nya ," tanya Suparman.

Akibat kerumitan ini menurutnya muncul klaim-klaim lahan, maka dari itu menurut Suparman sesuai komitmen awal mereka yakni membawa masalah itu kembali ke Jakarta melalui Komisi IV DPR RI. (NACO/B-6)