BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) diminta mengeluarkan kebijakan sosial bagi masyarakat sebagai upaya mengatasi warga yang mengalami kesulitan ekonomi.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun, kebijakan sosial itu merupakan kebijakan di mana daerah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, serta kesehatan bagi masyarakat.

"Khususnya bagi masyarakat miskin yang selama ini alami kesulitan dalam mengakses kebutuhan harus merasakan kebijakan sosial dari pemerintah," kata Rimbun, Sabtu (31/3/2018).

Selain itu, kemudahan dari itu semua pemkab disarankan untuk membangun kesadaran parstisipasi publik khususnya organisasi masyarakat sipil dan kelompok miskin untuk memperjuangkan hak-hak sosial warga maayarakatnya.

Di mana itu bisa dilakukan dengan membentuk peraturan atau regulasi yang akan memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan komitmen dan keberpihakan kebijakan pemerintah bagi kaum masyarakat miskin.

Karena masalah masyarakat miskin ini menurut Rimbun jika tidak ditangani secara serius akan menimbulkan dampak sosial seperti kerawanan sosial, tindak kejahatan, serta dapat menimbulkan disintigrasi sosial yang pada akhirnya akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah. (NACO/B-5)