Revisi UU Otonomi Khusus Papua untuk Percepat Pembangunan

Oleh Penulis Opini
16 Januari 2020 - 19:52 WIB

BORNEONEWS - Otonomi khusus Papua dipandang banyak pihak sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan sekaligus sebagai cara menciptakan situasi aman dan kondusif.

Otsus juga dapat dipandang sebagai kepercayaan pemerintah pusat kepada putra Papua untuk melakukan pembangunan secara aktif dan partisipatif.

Dengan adanya berbagai masalah di Papua akhir-akhir ini terutama aksi kerusuhan yang sempat terjadi dibeberapa tempat di Papua pada 2019, mendorong otonomi khusus di Papua perlu dievaluasi.

Salah satu langkah strategis untuk memperbaiki otonomi khusus Papua adalah dengan melakukan revisi UU Otonomi Khusus Papua. Revisi UU Otsus Papua sudah disikapi DPR dengan membantu Pansus Papua yang masa kerjanya mulai Januari-Mei 2020.

Dengan waktu yang cukup singkat ditambah dengan situasi politik yang cukup dinamis, maka kerja keras dari Pansus Papua untuk menyelesaikan Revisi UU Otsus Papua sangat diharapkan.

Sebagai tumpuan harapan membaiknya pelaksanaan otonomi khusus Papua, maka revisi UU Otsus Papua perlu memperhatikan beberapa hal. UU Otsus Papua harus memperhatikan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan otonomi khusus.

Tidak bisa dipungkiri isu korupsi masih menjadi isu dominan dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua. Jika persoalan korupsi ini masih belum bisa dicegah maka pelaksanaan otonomi khusus diragukan dapat menyentuh masyarakat Papua terutama yang tinggal di daerah dengan akses terbatas.

Selanjutnya UU Otonomi Khusus Papua harus mengutamakan proses partisipatif dari masyarakat. Dengan perencanaan pembagunan yang partisipatif dengan melibatkan komponen masyarakat secara lebih luas, maka pembangunan di Papua akan menjadi milik orang Papua, bukan hanya milik pemerintah yang ditonton orang Papua.

Melibatkan masyarakat Papua dalam pembangunan sejak mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi akan mendorong pembangunan yang lebih bermanfaat dan transparan.

Revisi UU Otonomi Khusus Papua juga harus tegas untuk membingkai masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jangan pernah memberikan celah sekecil apapun dalam UU Otonomi Khusus Papua yang bisa dimanfaatkan sebagai masukkan kepentingan tertentu yang mengarah kepada disintegrasi atau gangguan kepada Pancasila.

Ketegasan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI yang sudah final harus menjadi arus utama dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua.

Perhatian kepada orang asli Papua dengan berbagai kemudahan dan percapatan agar mempunyai daya saing yang unggul dan mampu berperan aktif dalam pembangunan perlu menjadi prioritas khusus.

Tanpa adanya kontribusi dari orang asli Papua, maka otonomi khusus Papau akan sulit diterima oleh masyarakat sehingga nilai manfaatnya akan rendah.

Upaya seperti pelatihan, pendidikan, dialog sangat penting untuk menjadi pondasi bagi pembangunan sumber daya manusia Papua.

TAGS:

#Revisi Uu #Otonomi Khusus #Papua #Pembangunan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

AFP Kalteng Gelar Kursus Wasit Futsal Level II di Palangka Raya

25 April 2024 - 08:30 WIB

Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Kalteng menggelar kursus wasit futsal level II di kantor Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kalteng, Jalan Tjilik Riwut km 4, Palangka Raya, Rabu, 24 April 2024.

Profesor Kehutanan Indonesia Diundang Mengajar di Dua Universitas Malaysia

25 April 2024 - 08:15 WIB

Profesor Kehutanan dari Universitas Sumatera Utara atau USU, Prof Rahmawaty diundang untuk mengajar di dua universitas Malaysia.

Estimasi Anggaran Penataan Water Front City Jembatan Kahayan Rp570 Miliar

25 April 2024 - 08:00 WIB

Pembangunan penataan kawasan Jembatan Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2023 nilai kontrak Rp30 miliar (MYC), estimasi masih memerlukan Rp570 miliar untuk menyelesaikan pembangunan water front city Palangka Raya.

Pemprov Kalteng Bangun Green House Melon dan Kampung Cabai untuk Mengurangi Kesenjangan Pangan

25 April 2024 - 07:45 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng)membangun green house dengan ukuran 30x50 meter untuk budidaya komoditas melon sebanyak 3.500 tanaman tahun 2024. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pangan.

Pembangunan Tempat Parkir dan RTH Bundaran Besar Dianggarkan Rp91 Miliar

25 April 2024 - 07:31 WIB

Pembangunan tempat parkir kawasan Bundaran Besar Palangka Rayadan ruang terbuka hijau atau RTH dianggarkan dengan pagu Rp.91.260.430.000 atau Rp 91 miliar lebih.

Dishub Kalteng Harap Kaji Tiru Selesaikan Permasalahan Dishub Jambi

25 April 2024 - 07:15 WIB

Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng berharap langkah kaji tiru Dishub Jambi ke Kalteng dapat memberikan hasil positif.

BI Kalteng Sebut Perputaran Uang Selama Ramadan Capai Rp1,9 Triliun

25 April 2024 - 07:01 WIB

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Taufik Saleh mengatakan bahwa perputaran uang rupiah selama periode Ramadan dan Lebaran 1445 Hijriyah mencapai Rp1,9 Triliun.

Shrimp Estate Dibangun Bertujuan untuk ini

25 April 2024 - 06:45 WIB

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran membuat terobosan, sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalteng yang dimulai dari Kabupaten Sukamara yakni programshrimp estate.

Tanam Bibit Buah Lokal, Ini Tujuan ICS BUMDes BMJ

25 April 2024 - 06:30 WIB

Chief Sustainability Officer, PT Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS, Henky Satrio W mengatakan bahwa kegiatan penanaman bibit buah lokal yang dilakukan tim ICS RSPO Badan Usaha Milik Desa Berkah Mulya Jaya atau BUMDes BMJ tidak hanya dalam rangka Hari Bumi pada Senin, 22 April 2024.

Pemprov Kalteng akan Bangun Sekolah Unggulan di Kobar, Estimasi Anggaran Rp100 Miliar

25 April 2024 - 06:15 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan membangun sekolah unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dengan estimasi anggaran Rp100,36 miliar.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia