Namun, ketika dilaporkan ke Polda Kalteng, pihak perusahaan tidak mengakui lahan itu milik mereka. Dan ternyata, itu pekerjaan untuk areal kebun pribadi milik AK dan TI, yang merupakan orang lama dan petinggi perusahaan perkebunan.

“Awalnya kami lapor perusahaan tapi ternyata dalam perjalanannya itu  perusahaan tidak mengakui dan menyebutkan lahan itu milik pribadi yakni AK dan TI. Memang mereka itu dikenal sebagai petinggi perusahaan yang kami laporkan di awal,” tegasnya.

Di lokasi, kata Luji setelah dilakukan penyegelan itu, sejumlah pekerja dan operator alat itu langsung dimintai keterangan. 

"Mereka adalah buruh yang melakukan tugas dan perintah dari oknum terlapor itu. Kami bukan mempidanakan pekerja, tetapi aktor utama di balik perusakan dan pengarapan lahan kami ini,” tegasnya.

Luji berharap kasus ini bisa diusut tuntas terlepas siapa pun di belakang dua oknum yang menjadi terlapor. 

Kelompok tani juga mengapresiasi laporan yang bisa diproses dengan cepat tanggap oleh aparat Polda Kalteng. 

Sebelumnya, lahan kelompok tani seluas 847 hektare digarap dengan sejumlah alat berat. Tanaman berupa kelapa sawit yang ditanam warga hilang di atas lahan itu. 

Penggarapan lahan ditengarai ada pemodal besar di belakangnya. Apalagi di lokasi penggarapan dijaga ketat dari jasa pengamanan perusahaan perkebunan di daerah itu. 

Pemkab Kotim sebelumnya menyatakan tidak ada mengeluarkan izin apapun di areal lahan yang disengketakan itu, termasuk izin usaha perkebunan maupun perkebunan pribadi. Sehingga penggarapan lahan secara besar-besaran diduga kuat ilegal. (NACO/B-11)