Dan untuk pembayaran iuran BPJS ia juga mengungkapkan bahwa ada aturan baik yang bisa dipotong beberapa persen dari gajih karyawan atau sekian persen ditanggung oleh Perusahaan.

“Kalau pihak Perusahaan tidak mengikut sertakan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta tidak melakukan pembayaran iuran maka Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya akan merekomendasikan ke Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan” ucap Natanael

Tidak hanya sampai di situ, disisi lain Natanael menyebutkan bagi perusahaan yang tidak mau mengikut sertakan karyawan atau pekerjanya dalam BPJS, maka bisa dikenai sanksi.

“Sanksi paling rendah mulai dari berupa teguran tertulis, lanjut hingga pencabutan izin, terlebih lagi sampai proses ke pidana,” ungkapnya.

Diakhir kalimantnya ia juga berharapa apa yang menjadi hak kesejahteraan karyawan itu wajib di ikut sertakan oleh Perusahaan sesuai aturan Pemerintah yang berjalan, agar tidak ada lagi hak karyawan yang tidak terpenuhi.

“Saya harap setiap perusahaan agar mendaftarkan karyawanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan dan silahkan dilaporkan ke kami Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi apabila ada.