BORNEONEWS, Palangka Raya - Aplikasi layanan fasilitas kesehatan di Palangka Raya, belum maksimal. Karena itu, Pemerintah kota (Pemkot) didorong meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan (Faskes). Penekanan itu disampaikan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palangka Raya.

Selain itu, fasilitas kesehatan tingkat pratama (FKTP) diminta agar mengoperasionalkan aplikasi P-Care. Sebab dengan cara itu akan memudahkan mengontrol peserta aktif dan tidak serta jenis layanan yang diberikan oleh faskes kepada pasien peserta.

Penekanan itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Fitria N. Pulokadang saat paparan di depan Plt Sekda Kota Palangka Raya dan kepala Dinkes dan jajarannya terkait perkembangan BPJS di Ruang Peteng Karuhei I Balaikota, Selasa (24/5/2016).

'Penggunaan aplikasi P-care untuk FKTP di Kota ini, dari 10 Puskesmas yang ada hanya 9 yang sudah gunakan. Di satu Puskesmas itu sebenarnya sudah ada aplikasinya tapi belum dipakai,' kata Fitria.

Puskesmas dimaksud adalah yang berdomisili di daerah pinggiran yaitu Rakumpit. Kendalanya akibat jaringan yang sulit. Puskesmas akhirnya datang ke Kota hanya untuk entri P-Care nya. 'Kalau pengolahan data secara manual, ya setahun gak selesai-selesai karena satu per satu memasukkan nama peserta/pasien plus keluhan penyakitnya,' jelas dia.

Banyak Asal Isi Data

Fitria juga menyinggung soal akurasi pada pengisian data pasien dan diagnosa penyakit.  Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, dari beberapa rumah sakit di Kota Palangka Raya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, banyak yang asal tulis atau ketik. Dimana dokter atau tenaga medis menuangkan penyakit 'lain-lain'. Padahal seharusnya harus diisi apa adanya yang di-idap sang pasien sebagai bentuk laporan yang bisa dipertanggungjawabkan.

'Di data kami terkuak, ada banyak penyakit yang diagnosa lain-lain. Jumlahnya 1.731 kasus dan menjadi rangking pertama. Ini merincinya sulit, apa saja, agar bisa kami hitung pertanggungannya. Harusnya ada data apakah kena Diabetes, hipertensi, dan sebagainya.  Kalau seperti ini, ya belum dapat data. Ini juga pengaruh terhadap akreditasi Puskesmas atau FKTP. Kalau di rumah sakit, diketik penyakit lain-lain gitu, ya tidak dibayar,' tandas dia mengingatkan Kepala Dinkes. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).