BORNEONEWS, Kasongan - Sekitar 150 warga Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan melakukan demo damai di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Komplek Perkantoran Pemda Katingan, Senin (6/6/2016). Mereka membentangkan kertas karton bertuliskan 'Tran UPT Bubtut Bali Pulau Malan 10 tahun tidak diperhatikan'.

Selain menggunakan beberapa buah pikap, para warga transmigran UPT Buntut Bali dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jateng, Jabar, Lampung dan NTT ini, juga bersepeda motor dari Buntut Bali ke Kasongan berjarak sekitar 30 kilometer. Di Kantor Dinsos Nakertrans Katingan, para pendemo dengan pengawalan ketat puluhan aparat Polres Katingan, Polsek Katingan Hilir dan anggota Pol PP, berorasi di halaman Kantor Dinsos Nakertrans.

"Kami warga UPT Buntut Bali yang sudah menempati lokasi sejak 2006 meminta kejelasan pemerintah, sebab sampai saat ini banyak warga yang belum mendapatkan lahan usaha (LU), baik LU 1 maupun LU II," teriak Ricart koordinator aksi.

Menurutnya, masih belum diterimanya lahan usaha warga UPT Buntut Bali ini menyebabkan sertifikat lahan warga UPT Buntut Bali lainnya tak kunjung dikeluarkan pihak BPN. "Makanya kami ke sini (Dinsos Nakertrans) untuk menanyakan kejelasan lahan itu, sebab untuk lahan usaha II seluas 360 hektare sudah dicaplok perusahaan perkebunan yaitu PT Intaran Permai," sebut Ricart.

Marjuni, pendemo lainnya menuturkan jika selama 10 tahun dirinya menempati lokasi dia pun belum menerima lahan usaha I dan II yang pernah dijanjikan pemerintah. "Kami bersama 12 warga lain hanya dapat rumah dan pekarangan yang luasnya hanya seperempat hentar," ujar Marjuni.

Sejauh ini, kata bapak empat anak ini dia meminjam lahan kepada warga lokal setempat untuk bercocok tanam sayur mayur. "Ya selama ini untuk bertahan hidup saya mengandalkan hasil sayuran yang kita tanam di lahan warga itu," sebutnya.

Untuk itu dia berharap pemerintah daerah bisa memperjuangkan nasib sebagian warga UPT Bubtut Bali ini yang masih terkendala masalah pembagian lahan usaha, dan juga lahan yang dicaplok pihak perusahaan.

Perwakilan pendemo kemudian diminta menyampaikan unek-uneknya dengan Kepala Dinsos Nakertrans Kesmi Pandiangan di aula kantor setempat. (ABDUL GOFUR/N).