BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sejak Januari hingga awal Agustus 2016, sudah 150 hektare lahan ludes terbakar di Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) itu kembali memunculkan asap pekat yang menyelimuti sebagian wilayah di Bumi Marunting Batu Aji ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar mencatat, ada 23 titik hotspot sejak Januari tahun ini. Yang terparah, terjadi dua pekan terakhir ini.

"Totalnya kurang lebih 150 hektare lahan dan hutan yang terbakar, tiga hari lalu kondisi mengkhawatirkan hingga menyebabkan kabut asap dalam Kota Pangkalan Bun. Ada lima titik hotspot selama tiga hari kemarin di Provinsi Kalteng dan itu hanya ada di Kobar," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar, Hermon F Lion, di ruang kerjanya, di Pangkalan Bun, Selasa (9/8/2016).

Hotspot, titik api paling tinggi terjadi di Kecamatan Arut Selatan (Arsel), dan Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam) serta Kumai. Tiga hari lalu ada beberapa lahan masyarakat di wilayah Arsel yang terbakar. Total luasan lahan yang terbakar pun ratusan hektare.

"Kami langsung terjun ke lapangan dan hari ini api sudah berhasil kami padamkan, daerah jalan Pangkalan Bun - Kolam dan Kumai yang paling banyak terjadi kebakaran lahan," jelas Kepala BPBD Kobar, Hermon.

Dampaknya pun cukup dirasakan langsung oleh masyarakat, bahkan belakangan, akibat kebakaran yang menyebabkan kabut asap, jadwal penerbangan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun sempat terganggu. Tiga pesawat dari beda maskapai terpaksa delay karena jarak pandang (visibility) tidak aman untuk take off maupun landing pesawat di runway bandara.

Anggaran Nihil

Anggaran penanganan karhutla di Kobar saat ini masih krisis. Pasalnya, anggaran baru akan diusulkan di APBD Perubahan 2016. "Anggaran nihil, tapi sudah kami usulkan di perubahan senilai Rp800 juta," terang Hermon.

Kondisi tersebut jelas menyulitkan tim yang turun langsung ke lapangan. Bahkan, ada sebagian mengandalkan uang dari kantong pribadi untuk biaya operasional penanganan karhutla. "Ada beberapa pemilik lahan dan perusahan yang membantu biaya operasional," katanya.

Upaya untuk meminta bantuan dari pusat sudah diusulkan Pemkab melalui BPBD Kobar. Namun hingga saat ini, bantuan tak kunjung ada. (CECEP HERDI/N).