Dispora Kota Palangka Raya Bakal Aman

Oleh M. Muchlas Roziqin
11 Agustus 2016 - 08:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya ' Tidak lama lagi Kota Palangka Raya bakal memiliki peraturan daerah (Perda) yang baru mengenai perangkat daerah menggantikan Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK). Sebab Perda baru itu adalah keharusan, sesuai amanat PP No 18 tahun 2016. Setiap pemerintah kabupaten/kota pun diwajibkan paling lambat 31 Agustus harus selesai.

Bisa jadi Perda baru itu nantinya, sebagai penyelamat keberadaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang pada Perda No 1/2015 lalu penuh diliputi masalah. Mulai tidak diakuinya oleh Pj Gubernur hingga dicabut atau dibatalkannya Perda tersebut meski Dispora dibuatkan Perda tersendiri.

Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto pun mengatakan, semangat dari PP No 18/2016 tentang Perangkat Daerah adalah efisiensi urusan pemerintahan yang diterjemahkan instansi daerah. Pemetaan kebutuhan di setiap pemerintah daerah menjadi ruh dari lahirnya PP tersebut.

Ia juga mengatakan, polemik masalah keabsahan status Dispora bisa jadi bakal terhenti dengan sendirinya. Meskipun pada rekomendasi DPRD untuk LPj Walikota untuk APBD 2015 lalu, pihak DPRD tegas meminta Pemkot menindaklajuti ke Mendagri terkait Dispora.

'Mereka tidak mendatangi Mendagri dalam kaitan keabsahan Dispora karena merasa keberatan atau banding yang diajukan dulu belum mendapat jawaban dari mendagri sampai sekarang. Kedua, karena ada pemetaan ulang sesuai kriteria skoring yang diatur dalam PP tersebut,' tuturnya kepada Borneonews, Rabu (10/8/2016).

Anggota Komisi A lainnya, Beta Syailendra mengatakan hal senada. Menurut politisi PAN ini, lahirnya PP 18 yang dilanjutkan dengan instruksi Mendagri agar segera membuat Perda baru mengenai SOTK memberi lembaran baru dan seakan menutup masalah lama terkait Dispora.

'Pemkot menganggap akan ada pemetaan ulang melalui Peraturan Pemerintah dan kewajiban pembuatan legalitas baru berbentuk Perda baru lagi, seingga tidak menindaklanjuti lagi ke Mendagri untuk Perda lama.Yya PP 18 tahun 2016 ini adalah jawabannya, polemik Dispora akan tertutup dengan sendirinya,' ujar Beta.

Dibertitakan sebelumnya, DPRD menyarankan pemerintah kota (Pemkot) menyegerakan dua hal. Yaitu perombakan nomenklatur baru sesuai PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kedua, pengesahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Perubahan (APBD-P) harus dikebut. Pasalnya, ada deadline yang harus dikejar sesuai perintah Mendagri yaitu 19 Agustus 2016 untuk APBDP dan 31 Agustus 2016 untuk Perda Perangkat Daerah. (ROZIKIN/m)

TAGS:

#Dinas Pemuda Dan Olahraga #Perangkat Daerah

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Diisukan Maju Pilkada Kalteng, ini Respon Wamen LHK Alue Dohong

16 Mei 2024 - 22:51 WIB

Menanggapi isu tersebut, Alue Dohong mengaku belum begitu mengetahui hal itu. Namun ia menilai kenaikan namanya ke kalangan masyarakat ini atas aspirasi masyarakat sendiri.

Jamaah Calon Haji Indonesia Terlindungi Asuransi

16 Mei 2024 - 22:41 WIB

Widi menjelaskan, asuransi tersebut diberikan kepada jamaah calon haji Indonesia sejak masuk asrama, waktu pemberangkatan, dan ketika mereka masih berada di asrama saat pemulangan.

Gedung Baru Kejati Kalteng Campur Tangan Sugianto Sabran dengan Dana APBD

16 Mei 2024 - 22:31 WIB

Hal ini di bawah kekuasaan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dengan menggunakan anggaran seluruhnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.65,8 milliar.

Exco PSSI Ungkap Kenaikan Harga Tiket untuk Pendanaan Timnas Indonesia

16 Mei 2024 - 22:21 WIB

Arya menjelaskan selama perhelatan Piala Asia U-23 2024 dan pertandingan play-off Kualifikasi Olimpiade Paris 2024, terdapat pembiayaan akomodasi yang bertambah.

Nuryakin: Pelatihan Pengelolaan Keuangan Langkah Majukan BUMDes

16 Mei 2024 - 22:11 WIB

Ia berharapke depannya akan diperbanyak lagi pelatihan-pelatihan seperti ini dengan capaian dan target peserta yang lebih besar.

Kemenag Gelar Pengukuran Sejuta Arah Kiblat pada 27 Mei 2024

16 Mei 2024 - 22:00 WIB

Gedung Baru Kantor Kejati Kalteng Telan Dana APBD Rp65,8 Miliar

16 Mei 2024 - 21:51 WIB

Gedung ini selesai pembangunannya pada Tanggal 31 Desember 2023 namun belum ada moubiler dan interiornya akan tetapi sudah fungsional.

JK Nilai Dewan Pertimbangan Agung Tak Perlu Dihidupkan Lagi

16 Mei 2024 - 21:41 WIB

DPA merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Ratusan Pengrajin Praktikan Malam Berbahan Baku Minyak Sawit

16 Mei 2024 - 21:36 WIB

Saat ini disubtitusi dengan lilin berbahan baku minyak sawit atau malam sawit. Malam digunakan sebagai perintang warna dalam proses membatik.

DPRD Barito Timur Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Kepala Daerah 2023

16 Mei 2024 - 21:31 WIB

Berikutnya pembahasan dimaksud juga memperhatikan pelaksanaan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia