BORNEONEWS, Kobar - Kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendorong desa lebih mandiri dan kreatif, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemberian Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat dianggap sebagai momentum pembentukan dan juga peningkatan kapasitas BUMDes.

"ADD boleh digunakan untuk pembentukan dan operasional BUMDes," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Rustam Efendi, di Pangkalan  Bun, Selasa (13/9/2016).

Selain untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan, dana ADD juga bisa diprioritaskan untuk merintis BUMDes. Dengan mandirinya sejumlah desa, diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara desa dan kota.

Menurut Kepala BPMD Kobar, Rustam Efendi, BUMDes adalah solusi paling benar untuk mengelola seluruh transaksi ekonomi desa, baik internal ataupun eksternal. Selain dana dari pusat (APBN), desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten. 

Oleh karena itu pihaknya mendorong dana desa diprioritaskan untuk pembentukan BUMDEs. Sedangkan desa-desa yang sudah memiliki BUMDes agar dana desa dijadikan tambahan modal kerja.

Sistem perekonomian desa, tambah dia sangat perlu digerakkan dengan prinsip pengelolaan bisnis secara profesional dengan menekankan pada pemerataan kemakmuran warga desa secara seimbang.

"Harapan kita semoga kinerja BUMdes juga akan lebih mampu untuk berinteraksi dengan masyarakat desa, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Apalagi jika ke depan pemerintah bisa menetapkannya sebagai pengelola dana subsidi," katanya.

Meski demikian, Rustam menekankan kepada seluruh pemangku kebijakan di setiap desa untuk terus menggali potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh desa bersangkutan.

"Setiap desa diharapkan memiliki produk unggulan yang tidak dimiliki desa lain," pungkasnya. (FAHRUDDIN FITRIYA/N).