BORNEONEWS, Kotim - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan mengambilalih perbaikan jalan Sampit-Bagendang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan penanganan ruas jalan penting tersebut.

'Sisa perbaikan sepanjang 273 meter yang menjadi tanggung jawab konsorsium sampai sekarang tidak ada kejelasan. Karena itu, dari pada berlarut-larut lebih baik diambilalih provinsi,' kata Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli saat ditemui di ruang kerjanya, di Sampit, Rabu (21/9/2016).

Penanganan ruas jalan itu, selain ditangani oleh Pemprov Kalteng, juga dengan sharing dana dari Pemkab Kotim, Pemkab Seruyan, dan konsorsium 20 PBS yang beroperasi dan melintasi ruas jalan tersebut. Namun, hingga masa kontrak telah selesai akhir 2015, masih ada sejumlah perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya.

'Dibutuhkan anggaran sekitar Rp3 miliar dari konsorsium, tetapi hingga kini informasinya yang terkumpul baru sekitar Rp1,1 miliar,' ucap Jhon.

Karena dana dari konsorsium PBS itu hanya bersifat meminta bantuan partisipasi melalui tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility-CSR) mereka, menurut Jhon, menjadi sulit menekan perusahaan memenuhi kewajiban itu. Apalagi tidak ada aturan atau payung hukum meminta partisipasi dana dari pihak swasta.

'Itu juga menjadi suatu dilema. Satu sisi kita menuntut tanggung jawab PBS yang menyebabkan kerusakan jalan, tetapi di sisi lain payung hukum sebagai pengikat kewajiban swasta juga tidak ada,' cetus dia.

Karena itu, Jhon berharap tindak lanjutnya dikembalikan ke Pemprov Kalteng, Dalam artian diambil keputusan secara cepat apakah konsorsium tetap dilanjutkan atau dihentikan agar perbaikan jalan tersebut tidak berlarut-larut. (M. RIFQI/N).