BORNEONEWS, Kasongan - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Katingan menggelar acara sosialisasi paparan dan finalisasi peta rawan kebakaran hutan dan lahan di ruang rapat bupati setempat, Kamis (27/10/2016).

Sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti WWF, Taman Nasional Sebangau, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Polres Katingan dan pemerhati lingkungan itu digagas pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Katingan.

Rapat itu dipimpin Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Hap Baperdo mewakili Bupati Ahmad Yantenglie.

Menurut Hap Baperdo rapat terkait paparan finalisasi peta rawan kebakaran hutan dan lahan di Katingan ini sebelumnya sudah tiga kali digelar.

"Untuk musim kemarau tahun 2016 ini titik panas di wilayah Kabupaten Katingan menurun drastis dibanding musim kemarau tahun 2015 lalu," sebut Hap Baperdo. 

Menurutnya, berdasarkan data BLH Katingan titik panas (hotspot) musim kemarau tahun 2015 tercatat sebanyak 363 titik api tersebar di sejumlah wilayah kecamatan. Namun pada musim kemarau 2016 ini titik panas yang tercatat hanya 168 titik api.

"Tahun 2016 titik apinya memang sedikit karena disela-sela kemarau ada turun hujan, dan perlu dicatat bahwa titik panas yang banyak itu bukan terjadi di wilayah seletan seperti tahun 2015, tapi sudah bergeser ke wilayah hulu," sebutnya.

Kepala BPBD Katingan Icing menuturkan, dengan adanya peta rawan kebakaran hutan dan lahan itu, maka nantinya saat musim kemarau daerah-daerah yang dikategorikan rawan bisa terus dipantau agar kebakaran hutan dan lahan tidak membesar.

"Tahun 2015, dampak dari kebakaran hutan dan lahan cukup parah, sampai anak sekolah di Katingan beberapa lama diliburkan karena kualitas ISPU yang sudah sangat membahayakan, tapi kita bersyukur untuk musim kemarau tahun 2016 ini bisa dikatakan tidak ada asap lagi," kata Icing.

Sementara itu Ketua LSM Suara Rakyat Katingan Anto Saptono menuturkan jika sosialisasi terkait paparan finalisasi peta rawan kebakaran hutan dan lahan itu dinilai terlambat.

"Sekarang kan setiap hari turun hujan, seharusnya sosialisasinya juga terkait bahaya bencana banjir, bukan malah kebakaran hutan dan lahan, sebab itu sudah lewat," sebut Anto Saptono. (ABDUL GOFUR/m)