Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tingkatkan Pendapatan Daerah, Golkar Sarankan Pemda Gandeng Pengusaha

  • Oleh Abdul Gofur
  • 04 November 2016 - 14:39 WIB

BORNEONEWS, Katingan - Fraksi Golkar DPRD Katingan menyarankan pemerintah daerah menggandeng dunia usaha guna meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang meningkat dididominasi dana perimbangan, sehingga dapat dikatakan daerah ini masih sangat bergantung dari dana perimbangan dan belum mampu menghasilkan pendapatan yang benar-benar dari hasil pajak kegiatan ekonomi masyarakatnya untuk menopang belanja daerah.

"Untuk itu kami dari Fraksi Golkar berpendapat, pemerintah perlu mengkaji pengembangan dunia usaha di wilayah Kabupaten Katingan ini, berkomunikasi dengan pihak-pihak seperti Ikatan Kamar Dagang dan Industri (IKADIN) atau asosiasi pelaku usaha lainnya," kata juru bicara Fraksi Golkar DPRD Katingan, Saifudi saat menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 pada paripurna dewan setempat, Kamis (3/11/2016) sore.

Sehingga nantinya pelaku dunia usaha di daerah ini dapat dijembatani/difasilitasi pengembangan ushanya melalui pelaku usaha yang tergabung di IKADIN, sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak lama ada sedikit progres atau peningkatan dari kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut Saifudi bahwa jumlah pendapatan pada APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp1,205 triliyun lebih. Dimana pada saat pembahasan KUA dan PPAS dikemukakan bahwa proyeksi pendapatan beserta komponennya boleh bertambah namun tidak boleh doturunkan sehingga disepakati angka PAD sebesar Rp51, 592 miliar lebih.

Sementara pendapatan lain-lain yang sah Rp138 miliar lebih. Namun pada pidato bupati menyampaikan nota keuangan dan raperda APBD tahun 2017 PAD mengalami penurunan sebesar Rp5, 952 miliar lebih sehingga berjumlah Rp45, 639 miliar lebih.

Sementara dana lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp137, 573 miliar lebih.

"Hal ini patut kami pertanyakan dan mohon penjelasan yang selengkapnya sebab hal ini diluar kesepakatan yang sudah kita bahas dalam rapat antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah," tegas Saifudi. (ABDUL GOFUR/N).

Berita Terbaru