BORNEONEWS, Palangka Raya ' Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan telah siap membentuk satuan tugas (satgas) sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli). Tujuannya, untuk membersihkan institusi dengan dari tindakan oknum yang menghambat pelayanan. Beberapa personilnya pun sudah ditentukan. 

Demikian ditandaskan Wakil Gubernur Kalteng, Habib Said Ismail, Selasa (8/11/2016). Ia menandaskan, pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan wujud komitmen Pemerintah daerah dalam upaya memberantas pungli, seperti yang digalakkan atau diinstruksikan pemerintah pusat.

'Kita sudah dalam waktu dekat terbentuk tim Saber Pungli tersebut, kita juga sudah kordinasi dengan pihak Polda, yang mana sebagai Ketua Saber Pungli adalah Irwasda. Komitmen kita tegas, akan berantas pungli sampai akarnya,'ucap Wagub Habib ini.

Ditanya mana saja yang akan menjadi titik fokus perhatian yang disasar satgas Saber Pungli yang terbentuk nantinya, Habib masih enggan membocorkan. Ada satu alasan Habib yang menarik, yaitu apabila dibocorkan mana saja instansi yang akan diintai pihaknya tentu membuat oknum yang merasa di-spotting merasa berjaga-jaga dan mengehentikan aktifitas sementara.

'Jadi kalau ditanya yang paling rawan Gak usahlah. Tatkala kita sebut, mereka akan antisipasi. Yang namanya Pubgli, bisa dimana saja ada dan itu buruk untuk potret pelayanan kita,' tandas Habib.

Lalu bagaimana dengan upaya Saber Pungli di Pemerintah Kota Palangka Raya yang letak pemerintahannya berada di Ibukota Kalteng ini Di tempat yang sama, Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio siap melakukan hal tersebut tetapi dia tidak menyebut lugas terkait pembentukan Tim Saber Pungli di lingkupnya.

Mofit hanya mengatakan, setiap saat pihaknya sudah memonitor pelayanan di instansi lingkup Pemkot dan menekankan pihak inspektorat untuk bertindak tegas setiap laporan atau aduan yang masuk terkait pungli. Ia mengaku sudah terus mereduksi praktik tidak terpuji bawahannya meski juga diakuinya pula, tidak mudah mengontrol semua pegawai yang berjumlah 6 ribu lebih di Pemkot.

'Kita itu setiap hari dan setiap saat, Inspktorat Kota memanggil aparatur sipilnegara (ASN) yang terlapor. Artinya ketika ada laporan darr masyarakat, baik melalui WA saya, WA walikota, by sms dan sebagainy, itu kita pangil untuk kita konfirmasi,' kilah Mofit.

'Ada sebelum Saber pungli, secara parsial juga sudah kami lakukan. Jadi Inspektorat sudah lakukan, dan ini adalah upaya mereduksi praktek-pratek tidak terpuji itu. Juga bukan hanya Pemkot saja. Hampir semua Pemda juga melakukan hal ini,' terangnya.

Mengenai adanya informasi Ombudsman yang menyebut Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya sebagai dinas yang rawan pungli, Mofit langsung menepisnya. 'Itukan laporan masyarakat. Makanya itu sekarang jadi salah satu penyelidikan Inspektorat. Jadi sebenarnya, tidak lapor ke Ombudsman, tapi langsung ke kita pasti akan kita tindaklanjuti, namun harus disadari, tidak bisa langsung sepat selesai dapat hasillnya kan,' tutupnya. (ROZIKIN/m)