Pemkab Kotawaringin Timur Bentuk Tim Saber Pungli

Oleh Rafiuddin
13 November 2016 - 19:55 WIB

BORNEONEWS, Kotawaringin Timur - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur segera membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk melakukan pengawasan ke sejumlah satuan kerja pelayanan publik guna menghindari terjadinya praktik pungli di instansi pemerintah. Pembentukan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

'Dalam waktu dekat kami akan bentuk tim saber pungli. Draftnya sedang digodok oleh tim. Tim ini nanti akan melakukan pengawasan terhadap pelayanan di instansi pemerintah. Kalau ada yang melakukan pungli langsung ditangkap dan kita tindak sesuai aturan,' tegas Bupati Kotim, Supian Hadi, Minggu (13/11/2016).

Langkah tersebut diambil Pemkab Kotim menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang saat ini melakukan perang terhadap pungli. Bahkan Pemkab Kotim sudah siap menindak tegas jika ada pegawai terlibat pungli.

Sebelumnya Pemkab Kotim juga telah melakukan kebijakan pengawasan dilingkungan setempat sejak lama dengan menerapkan system aparat pengawasan internal pemerintahan. Bahkan, dia mengaku, sebelum saber pungli digaungkan pemerintah pusat, Supian mengaku sudah menekankan kepada jajarannya untuk tidak melanggar aturan, termasuk pungutan liar.

Dalam upaya mengeliminasi praktek pungli, menurut Supian, Pemkab Kotim yang terdiri dari BKD, Inspektorat akan melakukan pemantauan pada sejumlah instansi pelayanan publik. Seperti Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, RSUD dr Murjani Sampit, Dinas Pendapatan Daerah, kecamatan dan sejumlah SKPD lainnya.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Kotim, Otter mengungkapkan, selama 2016 ada tiga pegawai negeri sipil di Kabupaten Kotawaringin Timur diberi sanksi karena terlibat pungutan liar.

'Tiga orang yang kita beri sanksi non job karena terlibat pungli. Bahkan ada yang sudah golongan IV kita sanksi,' katanya.

Pemberian sanksi kepada ASN pelanggar aturan dilakukan tergantung tingkat kesalahannya. Sebelum sanksi diberikan, tahapan dijalankan sesuai aturan yakni teguran melalui pimpinan instansinya.

Otter memastikan setiap laporan yang masuk ke Inspektorat selalu ditindaklanjuti. Bahkan pengaduan lewat pesan singkat di media massa pun ditindaklanjuti dan diproses, tergantung bukti yang ada. (RAFIUDIN/N).

TAGS:

#Bupati Kotim #Supian Hadi #Pungutan Liar #Pungutan Liar

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pengurus MUI dan PHBI Kobar 2024 - 2029 Resmi Dilantik

26 April 2024 - 18:20 WIB

Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Masa Khidmat 2024 - 2029 resmi dikukuhkan.

Kemenkeu Catat Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp69 Triliun

26 April 2024 - 18:15 WIB

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Indonesia sebesar Rp69 triliun pada Maret 2024.

Ekspor Kalimantan Tengah Menurut Pelabuhan Muat Alami Penurunan

26 April 2024 - 18:10 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Marsoro mengatakan bahwa dibanding Januari 2024, kontribusi layanan transportasi ekspor melalui pelabuhan di Kalimantan Tengah pada Februari 2024 secara umum mengalami penurunan, dari 15,66 persen menjadi 13,62 persen.

Nilai dan Volume Impor Kalimantan Tengah Kian Turun

26 April 2024 - 18:05 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalteng, Eko Marsoro mengatakan bahwa selama Februari 2024, nilai impor Kalimantan Tengah mencapai US$6,20 juta atau turun 49,55 persen dibanding Januari 2024 yang tercatat US$12,29 juta.

Ini Pesan Sekda Kapada Jagau Linga dan Bawi Kameluh Pariwisata Kapuas 2024 Terpilih

26 April 2024 - 18:00 WIB

Ajang pemilihan Jagau Linga dan Bawi kameluh Pariwisata Kabupaten Kapuas tahun 2024 telah resmi berakhir.

KPU Barito Utara Buka Sayembara Lomba Jingle dan Maskot Pilkada 2024, Hadiah Rp50 Juta

26 April 2024 - 17:55 WIB

Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara mengadakan sayembara jingle dan maskot Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 secara gratis alias tidak dipungut biaya pendaftaran bagi peserta lomba.

UPT Taman Budaya Kalteng Gelar Sendratari Peringati Hari Tari Sedunia

26 April 2024 - 17:50 WIB

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Kalteng melaksanakan pagelaran sendratari Kalteng tahun 2024 Putri Mayang Sari.

BI: Penyaluran Kredit Baru Tumbuh pada Triwulan I-2024

26 April 2024 - 17:45 WIB

Anggota DPRD Kalteng Sayangkan Konser Bajenta Fest Batal

26 April 2024 - 17:40 WIB

Anggota DPRD Kalteng, Siswandi sangat menyayangkan konser Bajenta Fest yang akan digelar di Kota Palangka Raya batal.

Hari Kesiapsiagaan Bencana, Kepala BPB-PK Kalteng: Pentingnya Menumbuhkan Kesadaran Bencana

26 April 2024 - 17:35 WIB

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ahmad Toyib, menyampaikan makna pentingnya kesiapsiagaan bencana bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia