Moratorium Lahan Gambut Kobar Berkurang dalam Peta Indikatif PPIB Revisi XI

Oleh Raden Aryo Wicaksono
13 Januari 2017 - 18:50 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Luasan lahan gambut di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), berkurang. Hal tersebut seperti yang terlihat pada lembar 1513 Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI). Yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016, 21 November 2016 lalu.

Berbeda dengan Peta Indikatif PPIB Revisi X sebelumnya. Pada lembar 1513 Peta Indikatif PPIB terbaru, Beberapa titik lahan gambut yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kobar, yang sebelumnya masuk dalam areal moratorium pada Peta Indikatif PPIB Revisi X, kini telah hilang. Lahan gambut yang dihapuskan atau dikeluarkan dari moratorium tersebut tersebar di wilayah perkotaan Pangkalan Bun, pesisir pantai Kumai, daerah tepian Sungai Arut, di Kecamatan Pangkalan Lada dan di Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam).

Menurut Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kobar, Wahyu Irawan, berkurangnya luasan lahan moratorium gambut di Kobar, dalam Peta Indikatif PPIB Revisi XI itu, hampir dipastikan merupakan hasil usulan pemerintah daerah. Tahun lalu, pemerintah daerah mengusulkan belasan ribu hektare lahan yang perkantoran dan pemukiman masyarakat yang terkena moratorium penerbitan izin baru, dilepaskan atau dikeluarkan dari Peta Indikatif PPIB.

"Tahun lalu Pemda memang mengusulkan agar lahan-lahan pemukiman warga dan perkantoran di Kobar yang masuk dalam moratorium. Termasuk lahan kantor Dinas Perhubungan, Bappeda dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dikeluarkan dari Peta Indikatif PPIB," kata Wahyu di kantornya, Kamis (12/1/2016) kemarin.

Sebelumnya, dari hasil survei lapangan yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, terhadap lahan seluas 15.722 Ha yang ada di Kobar, tahun lalu. Diketahui bahwa 15.535 Ha atau 98,91 persen di antaranya dikategorikan sebagai tanah mineral atau bukan gambut. Sedangkan yang benar-benar gambut, hanya sekitar 187 Ha atau 1,19 persen saja.

Usulan dikeluarkannya lahan tersebut dari areal moratorium tersebut, lanjut Lukmansyah, merupakan inisiatif pemerintah daerah. Ini sebagai tindak lanjut atas banyaknya usulan sertifikasi lahan oleh warga yang tidak dapat diproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tercatat terdapat kurang lebih 169 permohonan sertifikasi, baik dari perorangan maupun instansi daerah, yang belum dapat diproses. Dikarenakan masuk dalam atau dianggap areal gambut pada Peta Indikatif PPIB. (RADEN ARIYO WICAKSONO/B-8)

TAGS:

#Moratorium Gambut

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Legislator Ini Apresiasi Festival Seni Budaya Tingang Menteng Panujung Tarung

26 April 2024 - 16:55 WIB

Anggota DPRD Kapuas, Franco B Dehen mengapresiasi penyelenggaraan Festival Seni Budaya Tingang Menteng Panunjung Tarung tahun 2024.

Diikuti Ribuan Peserta, Pj Bupati Kapuas Lepas Pawai Carnaval Budaya

26 April 2024 - 16:51 WIB

Ketua Panitia HUT Kapuas, Aswan dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini diikuti sekitar tiga ribu lebih peserta dari seluruh elemen dan unsur di Kabupaten Kapuas.

Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Upaya Pemprov dalam Pemerataan Pembangunan

26 April 2024 - 16:45 WIB

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wiyatno, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam melakukan pemerataan pembangunan.

Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya Minta Dinas Pendidikan Kelola Dana BOSP dengan Transparan dan Akuntabel

26 April 2024 - 16:40 WIB

Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, telah meminta kepada Dinas Pendidikan Palangka Raya agar dapat mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) secara transparan, optimal, dan akuntabel.

Sengketa dan Konflik Pertanahan Harus Dicegah

26 April 2024 - 16:35 WIB

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengatakan sengketa dan konflik pertanahan khususnya di wilayah Kalteng harus dapat dicegah.

Pj Sekda Palangka Raya Pacu Transformasi Layanan Publik Digital

26 April 2024 - 16:30 WIB

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka RaybAchmad Zaini, berkomitmen untuk memaksimalkan transformasi layanan publik berbasis digital selama masa jabatannya yang hanya 6 bulan.

BPBD Palangka Raya Minta Masyarakat Lebih Waspada dalam Menghadapi Bencana

26 April 2024 - 16:25 WIB

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Heri Fauzi, mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan siap siaga dalam menghadapi bencana. Hal ini disampaikan dalam momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional.

Tingkatkan Kebugaran Tubuh, Personil Kodim 1011 Kuala Kapuas Laksanakan Lari Pagi

26 April 2024 - 16:20 WIB

Personil Kodim 1011 Kuala Kapuas telah melaksanakan kegiatan lari pagi di seputaran Kota Kuala Kapuas.

Ekspor Lewat Pelabuhan di Kalteng Didominasi Hasil Industri

26 April 2024 - 16:15 WIB

Ekspor melalui pelabuhan di Kalimantan Tengah selama Februari 2024 didominasi oleh hasil industri, yaitu sebesar US$50,75 juta atau 89,41 persen dari total ekspor yang melalui pelabuhan di Kalimantan Tengah.

Legislator Kalteng Keluhkan Rumitnya Perizinan Galian C

26 April 2024 - 16:10 WIB

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia