BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Komisi A DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) desak pihak Pemkab segera membentuk tim khusus untuk menangani persoalan aset milik daerah.

Pasalnya, selama ini DPRD Kobar menilai masih banyak aset milik Pemkab Kobar yang belum dikelola dengan baik. Bahkan diantaranya statusnya masih belum jelas legalitasnya.

"Pembentukan tim khusus masalah aset ini harus masuk skala prioritas Pemkab Kobar," cetus Ketua Komisi A DPRD Kobar, Akhmad Subandi saat dihubungi Borneonews, Jumat (13/1/2017).

Politisi Partai PDI Perjuangan itu juga mendesak Pemkab Kobar segera merapikan database aset. Ia menilai banyak status kepemilikan aset di Kobar masih mengambang, sehingga banyak terjadi sengketa.

"Database aset Pemkab Kobar ini mengambang. Sulit melakukan verifikasi ke lapangan. Perlu segera dibentuk tim khusus terpadu untuk segera menyelesaikan masalah ini," pintanya.

Dikatakannya, mestinya SKPD terkait masalah aset bekerja lebih terprogram. Merasa tak cukup dengan kinerja SKPD yang sudah ada, maka solusinya, menurut Subandi, adalah membentuk tim khusus menyelesaikan temuan-temuan terkait aset.

Pemkab, kata Subandi, harus jemput bola. Agar bisa terpetakan dengan jelas. Apa yang dilakukan pemkab agar secepatnya tanah-tanah pemkab bisa bersertifikat. Pemkab juga perlu memiliki target jelas dalam melakukan inventarisir aset.

"Kalau tidak memiliki target, ngapain kerja. Minimal akhir tahun 2017 ini Pemkab Kobar sudah memiliki database," ucapnya.

Jangan sampai, imbuh Subandi, impian mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, terganjal oleh persoalan aset. "Database milik Pemkab juga wajib terintegrasi, sehingga mudah saat dilacak ke lapangan," pungkasnya. (FAHRUDDIN FITRIYA)