BORNEONEWS, Nanga Bulik - Diakui atau tidak, belum dilaksanakan pelantikan pejabat eselon III dan IV pemkab Lamandau hingga saat ini, cukup mengganggu keberlangsungan program kerja pemerintah daerah. Pasalnya, banyak pegawai yang belum mengetahui di mana ia nanti akan ditempatkan. Terlebih lagi bagi pegawai yang OPD-nya mengalami pemecahan atau dihilangkan.

Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lamandau, memastikan bahwa kondisi saat ini tidak menjadi hambatan untuk keberlanjutan program Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbagdes) yang telah ditarget harus rampung di Januari ini.

"Kita tidak teganggu, Musrenbangdes tetap berlanjut. Karena kalau terganggu dengan belum dilantiknya pejabat saat ini, tentu akan berimplikasi terhadap program selanjutnya," ujar Kepala DPMD Lamandau Muriadi, Selasa (17/1/2017).

Mantan kepala Bappeda itu menyampaikan, dari seluruh desa dan kelurahan, yakni 85 desa dan tiga kelurahan, sepanjang Januari DPMD mengagendakan melakukan pendampingan Musrenbangdes di 18 desa.

Hingga saat ini (Selasa 17/1/2017) telah ada 10 desa yang sudah didampingi. "Namun selain yang didampingi, Musrenbangdes tetap dilakukan dengan didampingi pihak kecamatan setempat," kata dia.

Ia memastikan sejak dimulainya Musrenbangdes 3 Januari 2017 lalu hingga pertengahan Januari ini sudah hampir setengah dari total desa/kelurahan yang sudah menggelar Musrenbangdes.

"Artinya, kita tidak terkendala dengan situasi belum dilantiknya pejabat eselon III dan IV pemkab Lamandau saat ini," tukasnya. (HENDY NURFALAH/B-5)