BORNEONEWS, Sampit - Keberadaan perusahaan besar swasta (PBS) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus bisa memperhatikan dunia pendidikan dan kesehatan terutama di daerah sekitar mereka melakukan investasi.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli, karena dari kegiatan monitoring yang dilakukan lembaga dewan beberapa waktu lalu masih banyak kekurangan yang terjadi baik dari fasilitas pendukung di sektor pendidikan dan kesehatan.

Sehingga di tahun 2018 nanti, menurut Jhon, perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan karena itu menjadi skala prioritas saat ini. "Masih banyak kekurangan saat kita evaluasi terutama di sektor pendidikan seperti ruang kelas, meski kita terus memperjuangkannya namun kita juga mempunyai anggaran terbatas," kata Jhon, Minggu (23/4/2017).

Dari itu dengan banyaknya PBS yang ada dan membangun sejumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan jangan hanya dapat dinikmati oleh karyawannya saja. Akan tetapi masyarakat sekitar juga harus dilayani.

"Salah satunya melalui dana CSR mereka, harus bantu, dalam rangka membantu pemerintah mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan, selama ini kita melihat perusahaan hanya melayani karyawannya saja," ucap Jhon.

Dengan adanya forum CSR yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dapat membantu realiasi dana CSR agar tepat sasaran. "Forum CSR harus aktif, untuk perusahaan di Kotim jangan dibiarkan begitu saja, yang namanya perusahaan pasti banyak sengaja tidak melakukan program CSR ini," pungkas Jhon. (NACO/B-5)