BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memastikan pengelolaan perkebunan sawit Indonesia menaati ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Banyak perusahaan telah melakukan apa yang dikenal dengan pembangunan sawit berkelanjutan. Silakan saja dicek," kata Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, di Jakarta, baru-baru ini.

Joko menilai, dokumen resolusi sawit lebih bernuasa politis. Eropa ingin memproteksi pasarnya ketimbang sekadar menyoroti masalah perkebunan sawit Indonesia.

"Hal tersebut bisa dilihat dari isi resolusi yang mendorong agar diberlakukan sertifikasi tunggal untuk minyak sawit dan kental sekali nuansa politisnya," papar dia.

Indikasi lain, lanjut Joko, terlihat dari kebijakan Eropa mendorong agar tidak lagi menggunakan biodiesel sawit dengan alasan produk dihasilkan dari kegiatan yang menyebabkan deforestasi. Padahal, proses produksi minyak nabati lainnya justru jauh lebih parah menimbulkan dampak deforestasi.

"Saat ditanya soal dampak resolusi sawit, sejauh ini tidak ada. Tapi, untuk jangka panjang diproyeksinya akan memberikan dampak buruk karena, resolusi sawit memberikan label buruk terhadap produk kelapa sawit Indonesia," ujarnya.

Joko menambahkan, pihaknya keberatan terhadap resolusi sawit, bukan karena khawatir ekspor ke Benua Biru akan turun, tetapi lebih kepada masalah citra.

"Ekspor kelapa sawit Indonesia ke Eropa sebenarnya tidak terlalu besar. Rata-rata ekspor sawit Indonesia ke Eropa sebesar 3,5 juta ton per tahun dari total rata-rata ekspor ke seluruh dunia sebesar 26 juta ton, dan negara yang paling besar menyerap produk kelapa sawit Indonesia adalah India dengan rata-rata per tahunnya sebesar 5,7 juta ton, kemudian Tiongkok 3 juta ton lebih dan Pakistan sekitar 2 juta juta ton," tutur Joko. (NEDELYA RAMADHANI/m)