BORNEONEWS, Sampit - Damang Kepala Adat Kecamatan MB Ketapang, M Jais Kurdi menyebut, masih banyak permasalahan kelembaagaan adat di kecamatan dan desa dalam melaksanakan tugasnya, karena minimnya fasilitas penunjangnya.

"Seperti kantor kami tidak punya, kami ini damang kota, yang harusnya jadi percontohan, namun kondisinya seperti ini, belum kedamangan yang lain," contoh Jais, Kamis (22/6/2017).

Beberapa waktu lalu pihaknya dapat kunjungan dari Universitas Gadjah Mada, karena tidak ada tempat mereka harus meminjam kantor Dewan Adat Dayak (DAD).

Inilah menurut Jais yang menjadi masalah klasik sampai saat ini bagi mereka. "Bagaimana tidak malunya kita, padahal tugas damang dan mantir sangat banyak, ada masalah sedikit diserahkan ke kami, mau tidak mau untuk mempertahankan kegiatan kami harus mencari biaya ke sana kemari," tukasnya.

Menurut Jais mereka berharap ada fasilitas yang diberikan sebagaimana janji pemerintah daerah seperti kantor Damang, kendaraan operasional damang dan koordinator mantir, biaya operasional serta insentif setara staf kecamatan untuk damang dan setara perangkat desa untuk mantir.

"Kalau boleh buatkan regulasi agar bisa dibantu dari pos anggran alokasi dana desa untuk mantir, apalagi setiap tahun ADD terus naik," ungkapnya.

Selama ini menurut Jais mereka hanyaa dijanjikan saja, namun sampai sekarang tidak ada realisasi dari Pemerintah Daerah, padahal keberadan kelembagaan adat sudah jelas payung hukumnya.

"Mau dijadikan apa kelembagaan adat kita ini, bahkan insentif dari provinsi juga saat ini bukannya semakin bertambah, sebaliknya malah berkurang," pungkasnya. (NACO/B-5)