Rabu, 20 September 2017
 

 
 

Hak Penguasaan Hutan

Gubernur: Emang Itu Hutan Punya Nenek Moyang Mereka?

 
 
Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran

Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran

Borneonews / M. Muchlas Roziqin

BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran meminta dinas yang terkait menangani sejumlah jalan yang dibangun eks perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) yang kini sudah tidak beroperasi, terutama dinas kehutanan (Dishut) provinsi maupun Dishut kabupaten/kota agar berkordinasi masalah ini.

Pasalnya, selepas ditinggalkan HPH yang tidak operasional, banyak yang dimanfaatkan pihak tertentu. Bahkan dikerjasamakan dengan transaksi finansial alias memungut sejumlah dana kepada kendaraan pelintas atau perusahaan yang menggunakan.

Padahal seharusnya, jalan ‘di tengah hutan’ itu dikembalikan kepada pemerintah. Gubernur mencontohkan jalan eks PT Hasnur Grup di Kabupaten Barito Selatan, eks Jalan Pertamina di Kabupaten Barito Timur (Bartim).

“Jalan eks HPH yang tidak aktif itu diambil negara, kembali ke daerah, itu hutan bukan milik nenek moyang mereka,” tukas gubernur Sugianto mengingatkan.

Informasi terakhir juga terjadi di Kabupaten Murung Raya, dimana pengusaha batubara kerjasama HPH. Tapi HPH itu tidak aktif. “Mereka ambil per ton 1,5 dolar. Kalau itu diambil Perusda, maka pendapatan asli daerah (PAD) kita banyak dari situ,” jelasnya. (ROZIQIN/B-6)

BERITA POPULER

Hukum dan Kriminal

Kasus Pembunuhan

Kasus Pembunuhan

Kasus Pembunuhan

Sea Games 2017

Pelanggaran Disiplin

Temuan Ombudsman

Facebook

 
UCAPAN SELAMAT LAINNYA
To Top