BORNEONEWS, Kasongan - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Katingan angkat bicara soal dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang ormas.

Ketua HMI Komisariat Katingan, Hartoni, menilai Perppu tentang ormas tersebut agak aneh. Pasalnya mengingat syarat Presiden untuk mengeluarkan Perppu adalah dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

'Sekarang itu kegentingan yang dihadapi negeri ini apa, kita sendiri belum paham daruratnya di mana sehingga dikeluarkannya Perppu itu," kata Hartoni, Sabtu (15/7/2017).

Menurutnya. tidak menutup kemungkinan Perppu ini akan mengekang demokrasi di Indonesia dan membatasi hak warga negara.

Hartoni menegaskan jika inti yang dipertanyakan adalah soal kegentingan apa yang dihadapai negeri ini. "Kita menghargai dan mendukung demokrasi di negeri ini. Akan tetapi mekanismenya harus jelas agar rakyat tidak berasumsi yang bukan-bukan dan tidak terkesan abuse of power oleh pemerintah," katanya.

Hartoni juga mengatakan terkait dengan wacana pembubaran HTI, sejauh ini masih ngambang dan tidak ada kejelasan dari pemerintah bahwa tindakan HTI yang dapat mengancam stabilitas negeri ini. "Dan seolah-olah negeri ini takut akan kalimat Khilafah," imbuh Hartoni. (ABDUL GOFUR/B-11)