BORNEONEWS, Sampit - Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Marjuki mengatakan, pihaknya akan melakukan pemutakhiran dengan data Pajak Bumi Bangunan (PBB) guna menunjang peningkatan PAD.

Menurutnya, retribusi PBB diprioritaskan karena melihat jangka panjangnya sebagai pemasukan daerah yang tetap.

"Pendapatan kita perlu meningkat. Kita memutakhirkan data-data untuk sektor yang potensi menjadi PAD, terutama data PBB. Karena potensinya bagus untuk daerah, sebab semua yang memiliki tanah dan bangunan wajib membayar," kata Marjuki, Rabu (2/8/2017).

Dia mengatakan, pemutakhiran data ini dilakukan agar nantinya secara otomatis setiap yang mempunyai tanah maupun bangunan wajib membayar pajak. Pemutakhiran yang direncanakan tidak hanya dari data saja, tapi juga dari nilainya.

"Jangan sampai hak daerah yang diakui berdasarkan peraturan tidak bisa kita ambil. Itu semata agar pembangunan di Kotim bisa bergerak dengan cepat," jelas Marjuki.

Selain itu menurutnya, yang perlu dilakukan yakni koordinasi untuk dana bagi hasil yang menjadi hak daerah. Juga dari sistem pelayanan publik seperti pembayaran PBB.

"Jangan sampai orang datang bayar PBB ditunda besok atau lusa. Jadi sekarang ini kalau datanya sudah valid segera, pembenahan sistem ini juga prioritas," tandasnya.

Untuk itu, sambungnya, juga diperlukan peningkatan SDM Bappenda. Sehingga mereka yang bertugas di Bappenda benar-benar berkompeten di bidangnya. (NOOR ANNISA/B-11)