BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dani Rakhman meminta agar tidak ada usulan program yang masuk di kawasan hutan. Karena menurutnya mereka akan berpikir untuk menganggarkannya.

"Seperti program sektor pertanian. Apalagi proses pinjam pakai kawasan hutan itu belum diselesaikan," kata Dani Rakhman, Minggu (27/8/2017).

Menurut Deden, sapaan akrab pria ini, DPRD tidak akan mau menganggarkan kegiatan mengingat kemungkinan besar tidak terserap akibat tidak bisa melaksanakan kegiatannya.

Jelas Deden, bukan hanya di sektor infrastruktur jalan saja yang belum jelasnya pinjam pakai kawasan itu tetapi juga pembangunan pertanian seperti cetak sawah, irigasi dan lain sebagainya juga demikian.

Dari itu ia menekankan perencaaan untuk usulan anggaran tahun depan harus benar-benaar dipastikan bisa dilaksanakan, jangan sampai anggaran yang dengan susah payah membaginya tidak bisa terlaksana akibat masuk kawasan hutan.

"Lebih baik gunakan dana itu untuk program yang sekiranya tidak ada kendala ketika mau dilaksanakan," kata politisi partai Demokrat ini.

Penegasan Deden bukan tanpa alasan, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotim, H Machmoer beberapa waktu lalu sekitar 90 persen kawasan pertanian di Kotim masuk dalam kawasan hutan. Di mana sampai saat ini proses pinjam pakai kawasan belum tuntas. (NACO/B-5)