Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kepala SMK Negeri 2 Kumai Bantah Potong Insentif Guru GTT

  • Oleh Wahyu Krida
  • 06 Oktober 2017 - 16:10 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kepala SMK Negeri 2 Kumai Susiawantie angkat bicara terkait tudingan lima guru honorer yang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT). Di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Barat (Kobar) Aida Lailawati dan wartawan di Kantor Disdik Kobar mengatakan, pihaknya akan mengurangi gaji para guru honorer dari sekolah.

"Biasanya per bulan mereka mendapatkan honor sebesar Rp1 juta. Namun nantinya akan dikurangi menjadi Rp600 ribu. Hal ini dilakukan setelah para GTT tersebut memperoleh insentif dari Pemprov Kalteng," ujar Susiawantie di Kantor Disdik Kobar Kamis (5/10/2017).

Langkah ini terpaksa dilakukan lantaran sekolah kesulitan membayar gaji guru honorer. Meski begitu, ia membantah jika dituding meminta kembali sebagian dana insentif untuk mengganti gaji yang telah diberikan pada anak buahnya itu.

"Tidak benar itu. Memang ada rekaman percakapan kami saat membahas hal itu. Entah lagi kalau saya terbawa emosi. Maunya yang saya potong itu sekarang sampai Desember. Sayang dari Januari itu biarkan. Kalau kalian mau memberikan saya, saya bilang enggak masalah karena untuk honor wali kelasnya," ujar Susiawantie.

Ia juga meminta bukti bahwa pihaknya telah memotong honor yang telah diberikan. "Buktinya mana saya memotongnya Ini tunjukkan honor kalian! Ada enggak saya memotong. Silakan foto," kata Susi, sambil meminta dua guru honorer lain yang tak mengundurkan diri untuk menunjukkan buku rekening banknya.

"Yang mau dipotong tersebut adalah honor sekolah ke depan, namun bukan yang telah dibayarkan enam bulan sebelumnya," tandas Susiawantie.

Ia menganggap hal ini adalah misskomunikasi karena mendengar pihak sekolah tak lagi bisa menggaji mereka Rp1 juta. Susiawantie juga mengatakan bahwa pihaknya harus berutang pada pihak lain untuk membayar guru dan pegawai honorer yang berjumlah 14 orang.

Hal ini terjadi saat kewenangan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke pemerintah provinsi. Sehingga pihaknya tak lagi mendapatkan dana dari pemerintah kabupaten.

Menurutnya utang sekolah saat ini sudah mencapai Rp40 juta. Ia juga berharap bisa membayar utang dari iuran Komite Sekolah atau dana Program Indonesia Pintar cair. Iuran komite tersendat lantaran masyarakat pesisir tempat sekolah itu berada mayoritas berprofesi nelayan dan kini tengah kesulitan ekonomi akibat musim angin Barat.

Sebelumnya diberitakan, lima honorer yang diminta mengundurkan diri dari SMN 2 Kumai mendatangi Kantor PWI Kobar. Mereka menceritakan, adanya pemotongan insentif yang mereka terima dari Pemprov Kalteng oleh Kepala SMKN 2 Kumai. (WAHYU KRIDA/B-2)

Berita Terbaru