BORNEONEWS, Sampit - Aktivis anti korupsi, Gahara mendesak Kejaksaan Negeri Kotim mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di BPN. Sebab, dia menduga kuat banyak pejabat yang terlibat dalam pusaran tersebut.

Menurut Gahara, selama ini biang sengketa lahan disinyalir berasal dari ketidakberesan di kantor BPN. Sehingga, ia sangat mendukung kasus itu diusut tuntas hingga kepada mafia yang masih jadi momok menakutkan di BPN Kotim.

"Siapa pun yang terlibat ikut serta dalam kasus yang disidik kejaksaan itu seharusnya lah ikut bertanggungjawab," kata Gahara, Selasa (10/10/2017).

Dia mengatakan, pengungkapan kasus di BPN Kotim memang harus serius. Apalagi saat ini masyarakat tengah menunggu hasil penyidikan dari kejaksaan.

"Urusan tanah di Kotim merupakan angka tertinggi sengketa lahan baik itu antar perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan warga bahkan warga dengan warga," katanya.

Banyaknya kasus tumpang tindih lahan, bisa terjadi karena adanya muncul sertifikat ganda. Permasalahan ini dinilai awalnya bermula dari BPN. "Jadi BPN jangan selalu cuci tangan," tegas dia.

Dalam kasus tanah yang ditangani Kejari Kotim, seperti program pengadaan tanah melalui IP4T yang menyeret nama mantan Kepala BPN Jamaludin, istrinya Lina Liance hingga keluarganya. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk dalam kasus penyidikan soal tanah di Jalan Jenderal Sudirman Km 9,9 Sampit. (NACO/B-11)