BORNEONEWS, Palangka Raya - Program sertifikasi tanah yang ditargetkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Tengah (Kalteng) disoal DPRD Kalteng. Selain karena rentang target cukup jauh dibanding realisasi saat ini, juga lantaran sosialisasinya yang tidak banyak diketahui publik.

Semestinya, kata Anggota DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, BPN menebar informasi seluasnya dan sedetailnya kepada masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan program sertifikasi tanah tersebut.

Untuk diketahui, program tersebut lepas target lantaran BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Kalteng saat ini masih realisasi 15 ribu dari target 88.250 lembar sertifikat selama 2017. Sementara sekarang sudah memasuki akhir tahun.

"Aneh saja ketika target tinggi tapi banyak yang tidak tahu. Sosialisasinya bagaimana Kenapa tidak dibeber dengan sejelas mungkin biar jelas. Capaian terendah begitu, kenapa tidak kenapa tidak buat posko khusus misalnya" tanya Punding, Rabu (11/10/2017).

Menurut Punding, ada beberapa cara sosialisasi yang bisa dilakukan BPN Kalteng namun belum terlihat dilakukan. Pihak dewan, terang dia, belum ada yang mengetahui kecuali hanya dari media massa.

"Misalnya pemberitahuan secara resmi, tiap kabupaten atau kecamatan. Lalu bikin Baliho, banner, dan sebagainya yang menarik warga mendaftarkan tanahnya. Ini sosialisasinya kurang," cetusnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Kalteng Ida Aniyati mengatakan Kalteng tahun ini adalah 88.250 sertipikat. Yang sudah selesai dan tinggal dibagikan kepada masyarakat sebanyak 15 ribu

Ida mengatakan, program tersebut masuk dalam program strategis nasional yang dikenal dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau yang dulunya familiar disebut program prona. (ROZIQIN/B-5)