Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Persiapan Penerapan Sistem Planning e-Bugetting, KPK Sambangi Kabupaten Kobar

  • Oleh Wahyu Krida
  • 27 Oktober 2017 - 14:10 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Jumat (27/10/2017). Kedatangan mereka untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan agar dalam proses perencanaan anggaran tidak ada potensi penyelewengan baik sengaja maupun tidak.

Usai kegiatan Bupati Kobar Nurhidayah menyampaikan, kedatangan staf KPK ini merupakan tindak lanjut dari MoU Pemkab Kobar dan KPK bulan Agustus lalu menjelang penerapan sistem planning e-bugetting.

"Karena tahun 2018 ini Kabupaten Kobar bakal menggunakan sistem yang dianjurkan oleh Pak Presiden yaitu sistem planning e-bugetting. Sistem ini nantinya akan mengintegrasikan perencanaan penganggaran dan pengawasan anggaran dalam satu aplikasi khusus," jelas Bupati.

Menurut Bupati, dengan sistem yang terintergrasi, perencanaan, penganggaran dan pengawasan dalam jalannya pembangunan Kabupaten Kobar, bisa terlihat dengan sebuah aplikasi.

"Nantinya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada lagi yang ditutup tutupi. Selain itu juga dalam perjalanannya, bila ada yang tidak sesuai dengan yang sudah dianggarkan dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, nanti akan terlihat dalam sistem ini," jelas Bupati.

Intinya, lanjut Bupati, kedatangan staf KPK ke Kabupaten Kobar ini bisa dikatakan untuk mengingatkan rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh.

"Secara khusus ada penekanan pada kepala daerah dan pihak yang punya kebijakan, tentunya pengambilan keputusan serta kebijakan harus berpatokan pada aturan yang berlaku," ujar Bupati.

Menurut Bupati, dalam kunjungan ini pihak KPK memang tidak turun ke lapangan secara langsung.

"Namun nantinya mereka akan melakukan kunjungan ke beberapa Dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Contohnya yaitu Bappeda yang menjadi titik salah satu proses pembangunan awal yaitu perencanaan. Selain itu juga dinas lainnya yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan alokasi dana desa, (ADD)" jelas Bupati. (WAHYU KRIDA/B-2)

Berita Terbaru