BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Isu resolusi sawit Uni Eropa (UE) kembali menghangat di sela pertemuan tingkat tinggi ASEAN dan negara mitra di Manila, Filipina, belum lama ini. Bagaimana langkah Indonesia dan Malaysia

Sebagai dua produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia disebut-sebut siap melakukan aksi bersama untuk merespons kebijakan pembatasan impor minyak sawit oleh negara-negara UE.

Seperti dilaporkan Nikkei Asian Review, kedua negara yang menguasai 82% produksi minyak sawit dunia, mengangkat isu pembatasan impor itu saat bertemu dengan Presiden UE Donald Tusk di Manila, awal pekan ini.

Pada kesempatan itu, baik Indonesia maupun Malaysia mengkhawatirkan resolusi sawit yang disahkan Parlemen Eropa pada April silam dapat menjelma menjadi kebijakan yang mengikat. Imbasnya, ekspor minyak sawit dari kedua negara itu akan terhambat atau bahkan tertutup sama sekali.

Indonesia dan Malaysia menilai langkah UE tersebut diskriminatif. Padahal, kedua negara telah menerapkan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan dan produksi minyak sawit.

Menurut laporan Nikkei, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan kepada Tusk untuk mengkaji kembali penerapan resolusi sawit, karena industri sawit adalah penunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mampu mengentaskan kemiskinan.

Tercatat sekitar 17 juta masyarakat Indonesia dan sekitar 650.000 rakyat Malaysia bergantung secara langsung atau tidak langsung terhadap sawit.

Disebutkan bahwa Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kuching pada 22 November mendatang untuk membahas langkah yang akan diambil menghadapi kemungkinan penerapan resolusi sawit.

Untuk diketahui, UE menyerap sekitar 17% ekspor minyak sawit dari Indonesia dan 13% dari Malaysia. (NEDELYA RAMADHANI/m)