BORNEONEWS, Kuala Kurun - Bupati Gunung Mas, Arton S Dohong menyatakan pada 2018 menargetkan 10 ribu masyarakat kurang mampu mendapat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan.

Target ini merupakan bentuk perhatian pemkab kepada masyarakat prasejahtera, supaya mendapat layanan kesehatan yang memadai.

"Kita sudah menyiapkan anggaran untuk 10 ribu jiwa dari dana Jamkesda," kata Arton, Selasa (12/12/2017). Menurut Arton, di luar dari pada 10 ribu jiwa peserta BPJS yang ditanggung Pemkab Gumas.

Itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu juga ada BPJS mandiri.

Kemudian Pemkab juga akan bekerja sama dengan perusahan supaya memanfaatkan dana CSR, untuk menanggung BPJS masyarakat yang ada disekitar perusahan beroperasi. "Nanti akan kita rumuskan polanya melalui dana CSR," terangnya.

Diharapkan dana CSR dari perusahan bisa efektif 2018. Sementara kepada peserta JKN BPJS mandiri diharapkan agar betul-betul diperhatikan BPJS.

"Memang kita melihat saat kita tidak sakit dan tidak membutuhkan BPJS tidak penting. Tapi saat kita membutuhkan saat kita mendapat pelayanan kesehatan baru terasa yang namanya BPJS," ucapnya. (EPRA SENTOSA/B-6)