BORNEONEWS, Palangka Raya ' Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Mugeni juga menyebut tidak banyak catatan dalam dokumen evaluasi RAPBD 2018, yang kini tindaklanjutnya sudah rampung. Evaluasi ini lolos karena banyak kriteria penganggaran minimal pada bidang tertentu yang priioritas dan yang diatur Undang-Undang. Misalnya batasan minimal anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

'Prioritas sudah melampaui target, dan sesuai program pemerintah pusat yaitu anggaran infrastruktur minimal 22%, pendidikan yang harusnya 20% tetapi kita sudah melebihi 25 % dan anggaran kesehatan yang seharusnya 10% namun kita untuk fungsi kesehatan sudah 15%, jadi ketentuan itu sudah sesuai semua,'ungkap Mugeni, Kamis (28/12/2017).

Tandas Mugeni, catatan hasil evaluasi Mendagri itu hanya untuk memastikan bahwa APBD Kalteng itu adalah pertama, sesuai pedoman yang disampaikan kepada Pemprov. Kedua, telah sesuai aturan berlaku sehingga penganggaran yang dilarang tentu diselesaikan.

'Ketiga, apakah anggaran sudah sesuai kewenangan Provinsi atau tidak, maka dari itu dievaluasi supaya tidak melebihi kewenangan provinsi. Keempat, apakah sesuai prioritas jangka menengah (RPJMD) yang ditetapkan dari provinsi,' lanjutnya.

'Kemudian ada penejaman yang menurut Kemendagri itu perlu diberikan penjelasan dan sudah kami sertakan dalam dokumen tindak lanjut kita, maka dari itu sehingga DPRD pun setujui. Nanti akan sampaikan atas hasil evaluasi ini, sehingga keluar nomor Perda APBD ini sesuai dengan jangka waktu yang iberikan, tidak melebihi,' tutupnya. (ROZIQIN/B-5)