Harusnya BPN Laksanakan Putusan Sengketa Pengadilan Negeri Sampit

Oleh Naco
24 Maret 2022 - 15:51 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Labih Marat Binti, kuasa hukum Yuspiansyah menyebut Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Timur seharusnya sangat memahami jika sengketa kepemilikan harus diputus lebih dahulu oleh peradilan umum yang diputus majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit sebagaimana yang telah dilakukan penggugat Yuspiansyah. Bukan sebaliknya sengketa administrasi yang lebih dahulu diputus oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Seharusnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Timur menolak untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, karena sengketa kepemilikan belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit.

"Ketika ada putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan Penggugat Yuspiansyah adalah pemilik sah tanah sengketa, bagaimana sikap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Timur yang telah membatalkan SHM Nomor 571 tahun 2012 atas nama Syahriansah (Alm) ayah penggugat Yuspiansyah wait and see," kata Senior Advokat pada kantor jasa hukum Labih Binti, Kamis 24 Maret 2022.

Gugatan Yuspiansyah salah seorang ahli waris Syahriansah (Alm) pemilik tanah dengan alas hak SHM Nomor 571 tahun 2012, yang terletak, dahulu di Jalan Eks. Rel Inhutani III Km 8, sekarang Jalan Pramuka, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ukuran luas 18.469 M2 yang menggugat Djoko Sumantri Cs.

Dalam sengketa itu telah memperoleh putusan di Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 10 Maret 2022 setelah melalui serangkaian persidangan Perkara Sengketa Kepemilikan dengan Nomor Perkara 25/PDT.G/2021/PN Spt yang salah satu amar Putusannya berbunyi “Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah sebidang tanah yang berasal dari orang tua Penggugat yang bernama H. Syahriansah (Alm), terletak dahulu di Jalan Eks. Rel Inhutani III Km. 8 dan sekarang Jalan Pramuka, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

"Semula klien kami Yuspiansyah digugat oleh Djoko Sumantri di PTUN Palangka Raya pada 2018 dengan hanya bermodalkan foto kopi SHM Nomor 892 atas nama Arbayah (Alm) tanpa ada aslinya, gugatan dimaksud didasarkan pada surat Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor : 25/BAPU-15.05/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang diterbitkan oleh BPN Kotim, menggugat BPN Kotim dan Yuspiansyah ke PTUN Palangka Raya, padahal letak tanah Djoko Sumantri bukan di atas tanah klien kami," tukasnya.

Gugatan Djoko Sumantri dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim PTUN Palangka Raya, karena kewenangan mengadili sengketa kepemilikan tanah adalah domain Badan Peradilan Umum atau pengadilan negeri, namun anehnya Pengadilan Tinggi TUN. Jakarta justru mengabulkan Gugatan Djoko Sumantri dan SHM Nomor 571 tahun 2012 milik klien mereka dibatalkan.

Diketahui, saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam Perkara Nomor 25/PDT.G/2021/PN Spt, pada Tanggal 17 Desember 2021, Djoko Sumantri sebagai Tergugat I beserta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Timur sebagai Turut Tergugat juga tidak hadir, demikian juga pada agenda mendengarkan keterangan saksi pengugat, para tergugat dan turut tergugat juga tidak hadir, para tergugat juga tidak menghadirkan saksi. (NACO/B-11)

TAGS:

#Pengadilan Negeri Sampit

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Wamen BUMN: Indonesia Bakal Produksi Emas Batangan 50 Ton per Tahun

08 Mei 2024 - 01:00 WIB

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa Indonesia akan memproduksi emas batangan secara mandiri hingga mencapai 50 ton per tahunnya.

Habib Said Abdul Saleh Tetap Buka Peluang Maju di Pilgub Kalteng

08 Mei 2024 - 00:00 WIB

Meski telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Barito Timur pada Pilkada 2024, mantan Wakil Bupati Barito Timur periode 2018-2023, Habib Said Abdul Saleh, tetap membuka peluang untuk maju pada Pilgub Kalteng 2024 sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur.

Bus Ramah Lansia dan Disabilitas Siap Layani Jamaah Indonesia

07 Mei 2024 - 23:50 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan layanan transportasi seperti bus shalawat dan bus antarkota sudah siap melayani jamaah calon haji Indonesia, setelah dilakukan pengecekan jelang pemberangkatan pada 12 Mei 2024

Pakar: Jika Jadi Menteri, Eko Patrio Harus Menerjemahkan Visi Presiden

07 Mei 2024 - 23:40 WIB

Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa jika Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio ditunjuk menjadi menteri kabinet 2024-2029, maka harus bisa menerjemahkan visi presiden.

Pengamat: Sanksi Tegas Cegah Berulangnya Kasus Kekerasan oleh Polisi

07 Mei 2024 - 23:30 WIB

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut sanksi tegas harus diberikan kepada personel polisi pelaku kekerasan sebagai efek jera agar tidak berulang kejadian serupa.

Pakar: Mahfud Kembali ke Kampus Menunjukkan Etika Politik yang Baik

07 Mei 2024 - 23:20 WIB

Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa rencana calon wakil presiden Mahfud Md untuk kembali ke kampus menunjukkan etika politik yang baik.

Polri Ingatkan Warga Waspadai Kejahatan Siber Penipuan Email

07 Mei 2024 - 23:10 WIB

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji di Jakarta, Selasa, mengingatkan warga untuk waspada terhadap tindak kejahatan siber dengan berbagai modus yang dapat merugikan secara finansial.

DLH Palangka Raya Ajak Masyarakat Aktif Jaga Ekosistem Gambut

07 Mei 2024 - 23:00 WIB

Gerindra Siap Berkoalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Palangka Raya

07 Mei 2024 - 22:50 WIB

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Gerindra) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah M Erlansyah Jamain mengatakan bahwaparpolnya siap berkoalisi dengan partai lainnya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Pemkab Barito Utara Lakukan Pemeriksan Terperinci LKPD 2023

07 Mei 2024 - 22:40 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara,menggelar kegiatanentry meetingpemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia