Revisi Peraturan Daerah Selamatkan 160 Mahasiswa Akper Kotim
- 12 November 2018 - 20:22 WIB
Merevisi perda itu dan memberikan anggaran untuk Akper memang berbenturan dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Kerusakan Hutan di Kotim Harus Direhabilitasi
- 12 November 2018 - 20:00 WIB
Ketua DPRD Kotawaringin Timur, HM Jhon Krisli mempertanyakan langkah pemerintah baik kabupaten hingga provinsi. untuk merehabilitasi kerusakan hutan khususnya di Kotim.
Dana Desa Harus Dimanfaatkan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- 12 November 2018 - 18:46 WIB
Salah satunya, pemanfaatan dana desa dengan pembangunan ekonomi desa. Agar desa yang mendapat kucuran DD, bisa semakin maju.
Saluran di Sekitar Jalan Tersumbat Harus Dinormalisasi
- 12 November 2018 - 18:26 WIB
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Jabiden Nadeak menyarankan agar saluran pembuangan di sekitar jalan yang tergenang air hujan itu harus dinormalisasi.
Genangan Air Hujan Hambat Perjalanan
- 12 November 2018 - 18:06 WIB
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Jabiden Nadeak menyatakan genangan air hujan di jalan itu sangat menghambat perjalanan.
Warga Patai: Plasma PT BSP Harus 20 Persen dari HGU
- 12 November 2018 - 12:04 WIB
Warga Desa Patai tetap menolak jika plasma yang ditawarkan di luar HGU T BSP
Warga Desa Patai Tolak Plasma dari PT BSP
- 12 November 2018 - 11:46 WIB
Plasma dari PT BSP yang ditawarkan kepada warga Desa Patai karena lokasinya di luar HGU
Jika tak Ada Solusi Akper Kotim Terpaksa Diswastakan
- 11 November 2018 - 17:20 WIB
Sekretaris Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Hero Harapanno Mandouw menyatakan jika memang tidak ada solusi lagi terkait persoalan Akademi Keperawatan Pemkab Kotim satu-satunya solusi dengan menywastakannya.
Akper Kotim Harus Tetap Eksis
- 11 November 2018 - 16:40 WIB
Sekretaris Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Hero Harapanno Mandouw berharap agar Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Kotim tetap bisa eksis.
Perusahaan Perkebunan di Kotim Kurang Peduli dengan Daerah
- 11 November 2018 - 16:12 WIB
Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Rudianur menilai perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah ini kurang peduli dengan daerah.