BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengatakan untuk Kabupaten Barito Utara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum ada.

Yang ada selama ini merupakan tenaga honorer atau kontrak yang bekerja pada baik di dinas maupun pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD Kabupaten Barito Utara.

Disampaikan, tenaga honorer/kontrak telah terdaftar sebagai anggota BPJS. Hanya saja pembiayaan iuran berasal dari tenaga honorer/kontrak tersebut.

"Akan kita kaji dan bilamana aturan/ketentuan mewajibkan untuk semua tenaga kerja baik P3K maupun honorer dibayarkan iuran asuransi/jaminan kecelakaan oleh pemerintah daerah. Maka akan kita laksanakan ketentuan tersebut," jelas Nadalsyah, Rabu (9/1/2019) saat menerima kunjungan Kepala Cabang PT Taspen Palangka Raya.

Bupati mengharapkan dengan diterapkan PP Nomor 49 Tahun 2018 akan menjadi pedoman dalam melindungi dan memberikan layanan kesehatan kepada seluruh pegawai dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara sesuai aturan dan ketentuan.

“Sehingga pegawai akan terjaga dan terlindungi dalam hal jaminan kesehatan,” harapnya. (RAMADHANI/B-6)