Sekalipun pemimpin daerah dalam hal tertentu tidak memiliki kewenangan karena wewenang berada di tangan pemerintah pusat. Setidaknya pemimpin daerah mengambil sikap, dan atau mengeluarkan pernyataan sebagai bentuk protesnya bilamana adanya ancaman terhadap lingkungan hidup di wilayahnya, baik itu yang diketahui oleh pemerintah daerah sendiri maupun adanya tuntuntan yang berasal dari masyarakatnya.

Karena bagaimanapun juga setiap daerah dapat terancam keberadaan lingkungan hidupnya yang bisa saja di sebabkan adanya faktor kepentingan politik dan ekonomi yang lebih diutamakan ketimbang mengedepankan aspek lingkungan.

Sebagaimana salah satunya terjadi di wilayah Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang ancaman keberadaan Pegunungan Meratus beberapa waktu yang lalu. Rencana penambangan batu bara waktu itu di kawasan Pegunungan Meratus yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh sebuah perusahaan tambang yang mendapatkan izin dari Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
menuai polemik dari berbagai kalangan.

Perlawanan pun dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), aktivis
mahasiswa serta kelompok masyarakat yang peduli lingkungan sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Pegunungan Meratus dengan berbagai cara: dari aksi dan demonstrasi lewat gerakan #save meratus, sampai gugatan ke pengadilan. Apalagi izin tambang batubara yang sebelumnya dikeluarkan hanya berlandaskan pada Surat Keputusan Menteri ESDM. Padahal Menteri ESDM hanya sebagai pembantu Presiden dan bukan pilihan rakyat.

Karena bagaimanapun juga keberadan gunung meratus dengan keindahan alamnya merupakan kawasan vital sebagai sumber aliran air untuk pertanian, air minum dan perikanan bagi masyarakat. Di samping itu pegunungan meratus juga merupakan benteng terakhir keasrian alam di Bumi Murakata dan dikenal sebagai atapnya Kalimantan Selatan.