Menlu RI Desak DK PBB Hentikan Kekerasan di Afghanistan

Oleh ANTARA
21 November 2020 - 12:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk bertindak menghentikan kekerasan yang terjadi di Afghanistan.

"Kita harus segera bertindak dan tidak bisa lagi menunggu. Kekerasan di Afghanistan harus dihentikan karena hanya akan mengikis upaya perdamaian dan kepercayaan di antara rakyat Afghanistan," kata Menlu Retno Marsudi, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu 21 November 2020.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI menyusul terus terjadinya kekerasan di Afghanistan di mana korban telah mencapai lebih dari 6.000 orang pada tahun ini.

Pernyataan tegas itu disampaikan Retno dalam pertemuan Arria Formula Dewan Keamanan PBB mengenai Proses Perdamaian di Afghanistan, yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat (20/11/2020).

Pertemuan itu dipimpin oleh Menlu Estonia dan dihadiri oleh Presiden dan Menlu Afghanistan serta Menlu Qatar, Finlandia, Norwegia dan Jerman.

Pada kesempatan itu, Menlu Retno menekankan pentingnya proses perdamaian di Afghanistan yang dilakukan dan dipimpin oleh bangsa Afgahnistan sendiri, serta menempatkan masyarakat Afghanistan sebagai pusatnya.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Menlu RI menilai bahwa ada tiga hal penting yang perlu segera dilaksanakan.

Pertama, kekerasan harus segera dihentikan karena dapat mengancam proses perdamaian dan menggerus kepercayaan masyarakat Afghanistan.

Kedua, masyarakat internasional harus meningkatkan kontribusinya dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan.

Peningkatan bantuan internasional dibutuhkan untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif di lapangan, meningkatkan kapasitas Pemerintah, sekaligus menopang ekonomi masyarakat Afghanistan.

Ketiga, sinergi antara berbagai lembaga PBB perlu diperkuat untuk bisa lebih membantu proses perdamaian di Afghanistan.

"Sinergi ini tidak hanya penting untuk menciptakan situasi yang kondusif di lapangan, tapi juga untuk lebih melindungi kelompok rentan, termasuk dalam hal pemberdayaan perempuan. Seluruh lapisan masyarakat harus dilibatkan dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan negeri," ujarnya.

Menlu Retno lebih lanjut menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung Afghanistan, sampai tercapainya perdamaian yang telah didambakan masyarakat Afghanistan.

DK PBB dinilai memiliki peran penting untuk terus mendorong gencatan sejata, mengimplementasikan sanksi, mendukung upaya melawan teroris termasuk pendanaannya, serta mendukung upaya konektivitas regional.

Negara-negara peserta pertemuan menyampaikan dukungan terhadap proses perdamaian yang inklusif di Afghanistan dan mengecam kekerasan yang terus berlangsung.

TAGS:

#Menlu RI #DK PBB #Afganistan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Wamen BUMN: Indonesia Bakal Produksi Emas Batangan 50 Ton per Tahun

08 Mei 2024 - 01:00 WIB

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa Indonesia akan memproduksi emas batangan secara mandiri hingga mencapai 50 ton per tahunnya.

Habib Said Abdul Saleh Tetap Buka Peluang Maju di Pilgub Kalteng

08 Mei 2024 - 00:00 WIB

Meski telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Barito Timur pada Pilkada 2024, mantan Wakil Bupati Barito Timur periode 2018-2023, Habib Said Abdul Saleh, tetap membuka peluang untuk maju pada Pilgub Kalteng 2024 sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur.

Bus Ramah Lansia dan Disabilitas Siap Layani Jamaah Indonesia

07 Mei 2024 - 23:50 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan layanan transportasi seperti bus shalawat dan bus antarkota sudah siap melayani jamaah calon haji Indonesia, setelah dilakukan pengecekan jelang pemberangkatan pada 12 Mei 2024

Pakar: Jika Jadi Menteri, Eko Patrio Harus Menerjemahkan Visi Presiden

07 Mei 2024 - 23:40 WIB

Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa jika Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio ditunjuk menjadi menteri kabinet 2024-2029, maka harus bisa menerjemahkan visi presiden.

Pengamat: Sanksi Tegas Cegah Berulangnya Kasus Kekerasan oleh Polisi

07 Mei 2024 - 23:30 WIB

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut sanksi tegas harus diberikan kepada personel polisi pelaku kekerasan sebagai efek jera agar tidak berulang kejadian serupa.

Pakar: Mahfud Kembali ke Kampus Menunjukkan Etika Politik yang Baik

07 Mei 2024 - 23:20 WIB

Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa rencana calon wakil presiden Mahfud Md untuk kembali ke kampus menunjukkan etika politik yang baik.

Polri Ingatkan Warga Waspadai Kejahatan Siber Penipuan Email

07 Mei 2024 - 23:10 WIB

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji di Jakarta, Selasa, mengingatkan warga untuk waspada terhadap tindak kejahatan siber dengan berbagai modus yang dapat merugikan secara finansial.

DLH Palangka Raya Ajak Masyarakat Aktif Jaga Ekosistem Gambut

07 Mei 2024 - 23:00 WIB

Gerindra Siap Berkoalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Palangka Raya

07 Mei 2024 - 22:50 WIB

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Gerindra) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah M Erlansyah Jamain mengatakan bahwaparpolnya siap berkoalisi dengan partai lainnya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Pemkab Barito Utara Lakukan Pemeriksan Terperinci LKPD 2023

07 Mei 2024 - 22:40 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara,menggelar kegiatanentry meetingpemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia