Pada kesempatan yang sama, Sekda Kobar Suyanto menyampaikan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan juga mendalat dukungan penuh oleh pemerintah.

"Karena Presiden RI, Joko Widodo, telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, tiga Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota di Indonesia," jelas Sekda.

Menurut Sekda, Presiden menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program BPJAMSOSTEK, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian masing-masing anggaran.

"Pada  inpres tersebut Presiden mengatakan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek," jelas Sekda.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, I Nyoman Hary Sujana menjelaskan selain kegiatan  peresmian gedung arsip, di hari yang sama  juga menyerahkan klaim jaminan kecelakaan kerja bagi ahli waris peserta atas nama almarhum Riyanto, tenaga kerja PT. Korindo Ariabima Sari.

"Penyerahan manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan pensiun yang diterima oleh ahli waris peserta berjumlah Rp 174.545.034. Selain itu juga diserahkan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi pada dua orang anak almarhum Riyanto," tutup I Nyoman Hary Sujana. (WAHYU KRIDA/B-5)