BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie Anderson mendukung rencana pemerintah kabupaten untuk mengelola program CSR dari dunia usaha untuk percepatan pembangunan. 

Rinie sangat memahami kondisi keuangan daerah di tengah pandemi covid-19 ini yang membuat sektor pembangunan melambat.

“Saya memang sejak lama sudah menyarankan agar CSR ini bisa diarahkan untuk percepatan pembangunan daerah," kata Rinie, Minggu, 13 Juni 2021.

Khususnya, untuk pembangunan daerah-daerah di sekitar lokasi investasi. Dan pemerintah kabupaten memiliki peran sebagai pengarah dan koordinatornya.

"Dengan adanya optimalisasi CSR ini maka beban APBD Kotim bisa diringankan," tegas dia.

Rinie juga sangat memahami dengan APBD Kotim yang besarannya masih Rp 2 triliun itupun termasuk belanja pegawai,  maka akan sulit untuk merealisasikan pembangunan daerah.

“Siapa pun kepala daerahnya saya kira sulit untuk melaksanakan percepatan pembangunan jika sepenuhnya bergantung dengan APBD Kotim," tegasnya.