Berkaca dari kejadian itu dia ingin menyuarakan hal berbeda dari anggota DPRD Kotim yaitu agar kembali meninjau ulang perda miras yang sudah ada dan segera direvisi kembali.

"Saya ingin kita bahas ulang Perda miras tersebut agar tidak hanya menjadi macan kertas yang ompong dan mandul," tukasnya.

Dia ingin miras itu dilegalkan saja penjualanya dan diatur lebih baik lagi, sehingga dunia usaha tetap berjalan dengan baik dan tentunya juga akan bisa menjadi sumber retribusi pendapatan daerah yang nantinya bisa menopang pembangunan infrastruktur yang banyak hancur dan pembuatan akses-akses jalan baru yang sangat dibutuhkan masyarakat.

"Dengan dilegalkanya penjualanya, maka akhirnya akan terlepas dari urusan beking membeking pada pengusaha miras. Suka atau tidak suka bahwa dengan munculnya Perda miras selama ini hanya menguntungkan bagi oknum tukang beking. Sementara di masyarakat menjadi polemik yang tidak berkesudahan dan menimbulkan saling curiga," ungkapnya.

Dia berharap agar pemerintah bisa segera mempertimbangkan untuk merevisi perda tersebut demi terciptanya ketertiban dan tersudahinya polemik berkepanjangan.

"Yang penting nantinya Perdanya memuat tentang pengaturan yang mengakomodir keinginan semua pihak," tandasnya. (NACO/B-6)