Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

MAKI Tetap Gugat Ketua DPR Terkait Pemilihan Anggota BPK

  • Oleh ANTARA
  • 19 Oktober 2021 - 23:11 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan bahwa MAKI tetap melanjutkan gugatan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani atas tidak sahnya pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sebagaimana diketahui, DPR telah memilih Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai calon anggota BPK dan berkasnya sudah diajukan kepada Presiden untuk dilakukan pelantikan,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa 19 Oktober 2021.

Ia menerangkan, berdasarkan daftar riwayat hidup (curriculum vitae / CV) Nyoman Adhi Suryadnyana, pada periode 3 Oktober 2017-20 Desember 2019, Nyoman Adhi adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III), yang notabene adalah pengelola keuangan negara (Kuasa Pengguna Anggaran / KPA).

Boyamin menekankan bahwa seharusnya Nyoman Adhi tidak lolos seleksi karena bertentangan dengan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Ketentuan pengaturan ini, tutur Boyamin, mengandung makna bahwa seorang Calon Anggota BPK dapat dipilih untuk menjadi Anggota BPK, apabila Calon Anggota BPK tersebut telah meninggalkan jabatan (tidak menjabat) di lingkungan pengelola keuangan negara paling singkat 2 tahun terhitung sejak pengajuan sebagai Calon Anggota BPK.

Oleh karena itu, Boyamin mengajukan gugatan karena menganggap pemilihan tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat Pasal 13 huruf j UU tentang BPK.

“Gugatan ini sekaligus untuk meminta Presiden RI tidak melantik Nyoman Adhi Suryanyadna selama masih terdapat gugatan di PTUN,” ucap dia.

Permintaan tidak melantik ini, tutur ia melanjutkan, merupakan bentuk penghormatan atas proses hukum yang sedang berjalan.

“Presiden semestinya menjadi tauladan menghormati dan patuh atas proses hukum sebagai konsekuensi negara hukum yang digariskan UUD 1945,” kata Boyamin.

Berita Terbaru

Pertamina Masih Salurkan Pertalite ke Masyarakat

Pertamina Masih Salurkan Pertalite ke Masyarakat

  • 09 Mei 2024 - 01:00 WIB
Kobar Siap Kembali Ikuti Ajang Adipura 2024

Kobar Siap Kembali Ikuti Ajang Adipura 2024

  • 09 Mei 2024 - 00:00 WIB
Houthi Yaman Ancam Perluas Serangan jika Israel Invasi Rafah

Houthi Yaman Ancam Perluas Serangan jika Israel Invasi Rafah

  • 08 Mei 2024 - 23:50 WIB
Ini Pesan Pj Bupati Barito Utara kepada 4 Calon Paskibraka Ikut Seleksi Tingkat Provinsi Kalteng

Ini Pesan Pj Bupati Barito Utara kepada 4 Calon Paskibraka Ikut Seleksi Tingkat Provinsi Kalteng

  • 08 Mei 2024 - 23:40 WIB
Rasio Elektrifikasi di Kalteng Capai 93,38 Persen

Rasio Elektrifikasi di Kalteng Capai 93,38 Persen

  • 08 Mei 2024 - 23:30 WIB
Ketua DPRD Kalteng Dorong Anak Muda Miliki Semangat Pembangunan

Ketua DPRD Kalteng Dorong Anak Muda Miliki Semangat Pembangunan

  • 08 Mei 2024 - 23:20 WIB
Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Pertanian Spesifik Hadirkan Praktisi

Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Pertanian Spesifik Hadirkan Praktisi

  • 08 Mei 2024 - 23:10 WIB
Asisten II Setda Sukamara Harapkan Inovasi Daerah Didukung Semua Pihak

Asisten II Setda Sukamara Harapkan Inovasi Daerah Didukung Semua Pihak

  • 08 Mei 2024 - 23:00 WIB
Lapas Perempuan Palangka Raya Lakukan Deteksi Dini di Blok Hunian

Lapas Perempuan Palangka Raya Lakukan Deteksi Dini di Blok Hunian

  • 08 Mei 2024 - 22:50 WIB
Pj Wali Kota Palangka Raya Serukan Aksi Bersama Jaga Ekosistem Gambut

Pj Wali Kota Palangka Raya Serukan Aksi Bersama Jaga Ekosistem Gambut

  • 08 Mei 2024 - 22:40 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri