BORNEONEWS, Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus memuat isu terkait pemaksaan dan kekerasan seksual di dalam hubungan suami-istri.

“Menurut pandangan saya, bila perlu ada pasal yang terkait dengan hubungan suami-istri sehingga RUU TPKS tidak hanya sekadar mengatur kekerasan seksual yang terjadi di luar ikatan resmi,” kata Emrus ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Ia berpandangan di dalam relasi keluarga masih sangat memungkinkan terjadinya kekerasan seksual berupa pemaksaan kepada pasangan masing-masing, baik pemaksaan oleh suami kepada istrinya dan sebaliknya.

Meski berada di ruang privat, negara tetap harus menjamin perlindungan hak asasi manusia milik warganya. Oleh karena itu, Emrus berharap RUU TPKS dapat dengan tegas mengatur dan mendefinisikan kekerasan seksual yang mencakup seluruh ruang interaksi, baik publik maupun privat.

“Supaya nanti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini tidak sekadar mengatur di luar pasangan suami-istri. Supaya ada terobosan-terobosan baru dalam undang-undang tersebut,” ucap dia.

Emrus menekankan bahwa permasalahan kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius bagi Indonesia. Ketika kekerasan seksual terjadi, tuturnya, ada unsur pemaksaan, ada unsur tekanan, serta ada unsur relasi kuasa.

“Kekerasan seksual tidak boleh terjadi,” katanya.