BORNEONEWS, Sampit - Debby Ariyati alias Debi Aryati alias Debby Handoko tidak terima dengan tuntutan jaksa yang menyatakan dirinya bersalah dan serta harus mengancamnya dengan hukuman selama 18 bulan penjara atas kasus penipuan dan pemalsuan surat tanah.

Dalam pembelaannya dia meminta agar dibebaskan oleh majelis hakim. Fakta itu diungkapkan Debi dalam nota pembelaannya yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Mahdianur dan rekan atas tuntutan jaksa Rahmi Amalia pada sidang sebelumnya.

"Bahwa kami selaku tim penasehat hukum terdakwa sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argument hukum yang kami kemukakan, serta tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara  (dueprocess) dan sesuai dengan hukum (duetothelaw) sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukan," kata Mahdianur, Rabu 23 Maret 2022.

Mahdianur mengatakan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berada diluar jangkauan atau berada di luar juris diksi KUHP akan tapi juris diksi KUHPerdata dan itu dikesampingkan.

Padahal dalam Pasal 1458 dikatakan bahwa Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang  itu mencapai kesepakatan tentang barang tertentu beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar

Sehubungan dengan itu, tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan JPU kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam semua tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak JPU menuntut terdakwa dianggap gugur demi hukum.

"Kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak JPU melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut," tegasnya.

Bahwa dakwaan Primer dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana kesatu Pasal 263 ayat 1 KUHP atau kedua Pasal 263 ayat 2 KUHP atau ketiga Pasal 378 KUHP atau keempat Pasal 372 KUHP.

Bahwa apabila diperhatikan rumusan sebagaimana Pasal itu terdapat didalamnya berdasarkan fakta dalam persidangan semua Pasal tersebut tidak terpenuhi unsurnya yang ada dari beberapa keterangan saksi-saksi justru tidak ada hubungan pidana melainkan adalah hubungan keperdataan sebagaimana juga yang diterangkan oleh ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa.