BORNEONEWS, Sampit  - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur meminta pemerintah kabupaten membentuk tim untuk mengawasi realisasi perbaikan Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan. 

"Komisi IV mengusulkan membentuk tim pengawas untuk bisa monitoring kegiatan tersebut. Melalui kerja sama yang baik dengan pihak PBS (perusahaan besar swasta) bisa membantu fungsional jalan lingkar selatan akan membantu jalan dalam kota tidak cepat rusak," kata Kurniawan di Sampit, Sabtu. 

Jalan lingkar selatan merupakan jalan dibangun pemerintah provinsi yang dikhususkan untuk angkutan berat yang hendak menuju maupun dari Pelabuhan Bagendang. 

Saat ini kondisi jalan ini rusak parah dan memprihatinkan. Hal itu menjadi dalih truk dan angkutan berat lainnya beralih masuk melintasi jalan-jalan dalam kota Sampit. 

Berdasarkan penghitungan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kerusakan jalan yang harus segera ditangani sekitar 1.825 meter. Penanganan darurat itu membutuhkan dana sekitar Rp4,7 miliar.

Jumlah biaya tersebut untuk pembelian material yakni agregat kelas B, batu dan pipa drainase. Untuk alat berat akan disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat. 

Pemkab Kotawaringin Timur telah menawarkan agar 75 persen biaya perbaikan itu akan dipenuhi oleh 52 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit, sedangkan 25 persen dipenuhi oleh Organda, ALFI, dan Pelindo.

Kumpulan perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah sepakat untuk membantu. Mereka meminta waktu satu pekan untuk menghimpun dana membeli material yang dibutuhkan sesuai arahan pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah masih menunggu komitmen perusahaan lainnya untuk membantu perbaikan jalan provinsi tersebut. Anggota Organda, ALFI, dan Pelindo diharapkan juga bisa berkontribusi sesuai yang disepakati bersama. 

Jika nantinya jalan lingkar selatan sudah bisa fungsional, Kurniawan meminta pemerintah mengawasi agar tidak ada lagi truk atau kontiner yang masuk melintasi dalam dalam kota Sampit. Jangan sampai lagi ada truk yang masih masuk kota padahal jalan lingkar selatan nantinya sudah fungsional bisa dilewati. 

"Instansi terkait sudah bisa menerapkan pengawasan agar truk besar tidak masuk dalam kota Sampit. Harus tegas supaya jalan dalam kota tidak rusak lagi," demikian Kurniawan. (MAGANG/B-5)