Gugatan Alpin Cs Dikabulkan sebagai Pemilik Sah Lahan Perkebunan Sawit di Pelantaran

Oleh Muhammad Hamim
29 Agustus 2022 - 23:31 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Gugatan yang dilakukan oleh Alpin Laurance Cs terhadap Hok Kim alias Acen telah dikabulkan, atas dasar hasil sidang yang digelar majelis hakim kerapatan adat di Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Senin 29 Agustus 2022.

Dari hasil sidang yang dilakukan oleh mantir Basara Hai memutuskan dan mengabulkan gugatan Alpin dan kawan-kawan. Sehingga kedudukan Alpin Cs telah dikembalikan sebagai pemilik lahan perkebunan sawit yang berada di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kotim.

"Putusan itu tertulis kerapatan mantir Basara Hai berangkat dari menimbang dimaksud dan memperhatikan hasil supervisi DAD Kotim Tanggal 17 Juli 2022 menetapkan putusan adat Nomor:03/hkmpad-kch/pts/xii/2021 tanggal 08 Desember 2021 dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi," ujar juru bicara Majelis Hakim adat Kardinal Tarung.

Dalam putusan tersebut juga tertera bahwa tergugat yakni Acen diperintahkan agar mengembalikan bagian harta yang menjadi hak penggugat, terutama sebagai pemilik sekaligus sebagai pemimpin perusahaan PT Winson Putra Anugrah.

Sementara, dalam sidang adat sengketa lahan tersebut yakni dilakukan di gedung DAD Kotim. Lahan yang menjadi sengketa yakni perkebunan kelapa sawit seluas 620,28 hektar. Yang ada di Desa Pelantaran.

Hakim adat sendiri telah menggugurkan kepemilikan lahan atas nama Hok Kim alias Acen, yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemilik yang sah oleh Damang kepala adat kecamatan Cempaga Hulu.

"Majelis hakim adat yang terdiri dari 7 orang Damang dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah, secara bulat memutuskan mencabut kuputusan Plt Damang Cempaga Hulu Wahyudi," kata Kardinal.

Keputusan tersebut diambil setelah 7 orang majelis hakim melakukan persidangan sebanyak 2 kali, dengan menghadirkan sejumlah saksi, serta memeriksa dokumen kepemilikan lahan tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil supervisi Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim, Plt Damang Cempaga Hulu tidak memiliki hak untuk menyidangkan perkara ini.

"Tugas seorang Plt hanyalah untuk mempersiapkan pemilihan damang definitif. Selain itu yang berperkara bukan warga yang berdomisili di sana, jadi keputusan itu kami nilai cacat hukum," kata Kardinal.

Sidang kedua ini juga kembali tidak dihadiri oleh Hok Kim selaku tergugat, sehingga haknya untuk membela dirinya tidak akan diberikan lagi oleh majelis hakim.

"Keputusan ini sudah final dan mengikat, tidak ada upaya hukum adat lagi yang bisa dilakukan oleh penggugat untuk menggugurkan keputusan ini. Tapi mereka bisa melakukannya melalui gugatan di PTUN," terang Kardinal.

Pihak Alpin cs yang hadir lengkap saat sidang kedua ini, menyambut keputusan secara sukacita. Mereka mengaku lega, sebab perjuangan mereka dalam menuntut keadilan akhirnya berhasil.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan rasa keadilan kepada kami, hanya itu saja yang bisa saya ucapkan," ucap Wahyu Deany, mantan Kapolda Sumatera Barat, kolega dari Alpin yang turut menjadi penggugat dalam perkara ini. (MUHAMMAD HAMIM/B-11)

TAGS:

#Sidang Adat #Perkebunan Sawit

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Wamen BUMN: Indonesia Bakal Produksi Emas Batangan 50 Ton per Tahun

08 Mei 2024 - 01:00 WIB

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa Indonesia akan memproduksi emas batangan secara mandiri hingga mencapai 50 ton per tahunnya.

Habib Said Abdul Saleh Tetap Buka Peluang Maju di Pilgub Kalteng

08 Mei 2024 - 00:00 WIB

Meski telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Barito Timur pada Pilkada 2024, mantan Wakil Bupati Barito Timur periode 2018-2023, Habib Said Abdul Saleh, tetap membuka peluang untuk maju pada Pilgub Kalteng 2024 sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur.

Bus Ramah Lansia dan Disabilitas Siap Layani Jamaah Indonesia

07 Mei 2024 - 23:50 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan layanan transportasi seperti bus shalawat dan bus antarkota sudah siap melayani jamaah calon haji Indonesia, setelah dilakukan pengecekan jelang pemberangkatan pada 12 Mei 2024

Pakar: Jika Jadi Menteri, Eko Patrio Harus Menerjemahkan Visi Presiden

07 Mei 2024 - 23:40 WIB

Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa jika Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio ditunjuk menjadi menteri kabinet 2024-2029, maka harus bisa menerjemahkan visi presiden.

Pengamat: Sanksi Tegas Cegah Berulangnya Kasus Kekerasan oleh Polisi

07 Mei 2024 - 23:30 WIB

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut sanksi tegas harus diberikan kepada personel polisi pelaku kekerasan sebagai efek jera agar tidak berulang kejadian serupa.

Pakar: Mahfud Kembali ke Kampus Menunjukkan Etika Politik yang Baik

07 Mei 2024 - 23:20 WIB

Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa rencana calon wakil presiden Mahfud Md untuk kembali ke kampus menunjukkan etika politik yang baik.

Polri Ingatkan Warga Waspadai Kejahatan Siber Penipuan Email

07 Mei 2024 - 23:10 WIB

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji di Jakarta, Selasa, mengingatkan warga untuk waspada terhadap tindak kejahatan siber dengan berbagai modus yang dapat merugikan secara finansial.

DLH Palangka Raya Ajak Masyarakat Aktif Jaga Ekosistem Gambut

07 Mei 2024 - 23:00 WIB

Gerindra Siap Berkoalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Palangka Raya

07 Mei 2024 - 22:50 WIB

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Gerindra) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah M Erlansyah Jamain mengatakan bahwaparpolnya siap berkoalisi dengan partai lainnya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Pemkab Barito Utara Lakukan Pemeriksan Terperinci LKPD 2023

07 Mei 2024 - 22:40 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara,menggelar kegiatanentry meetingpemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia