RAPAT Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar memutuskan akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengakhiri dualismenya.

'Kami masih menunggu SK Menkumham untuk pengesahan DPP Golkar. Apakah itu DPP hasil Munas Riau atau Munas Bali. Sesuai AD/ART Partai Golkar,

Munaslub itu atas usulan DPD Provinsi dan digelar oleh DPP Golkar yang mendapat pengakuan pemerintah. Munas Riau masih berlaku walau kepengurusannya sudah berakhir, tapi ada keputusan dari PTUN. Kalau Munas Bali juga sudah ada legitimasinya dari keputusan PN Jakarta Utara.

Kalau Munas Ancol sudah dicabut oleh pemerintah,' kata Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, yang turut hadir dalam Rapimnas Golkar itu, Selasa (26/1/2016).

Sugawa Korry mengatakan, Partai Golkar akan menjalankan keputusan Rapimnas. Itu forum pengambilan keputusan tertinggi kedua setelah Munas.

Pihaknya memastikan akan tetap menggelar Munaslub kendati SK yang dikeluarkan adalah pengesahan DPP Munas Bali. 'Tidak mungkin kami membatalkannya, publik sudah mengetahui sikap Partai Golkar pada Rapimnas tersebut,' ujarnya.

Dukungan munaslub

Dukungan terhadap munaslub juga datang dari anggota Poros Muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Namun, Doli mengatakan munaslub itu harus di bawah pengawasan Tim Transisi yang dipimpin Jusuf Kalla.

'Yang memenuhi rasa keadilan dan kebersamaan adalah apabila yang diberi legalitas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan munas adalah DPP hasil Munas Riau.

Namun harus tetap dijaga kebersamaan dalam proses menuju terlaksananya munas. Di sinilah pentingnya keberadaan Tim Transisi,' ujar Doli di Jakarta, Selasa (26/1/2016.

Dia mengatakan Tim Transisi yang dipimpin Jusuf Kalla tidak bisa diabaikan keberadaannya sebagai produk Mahkamah Partai yang dijamin Undang-Undang Partai Politik.

Sementara itu, Ketua Tim Transisi, Jusuf Kalla memastikan tim transisi tak akan ikut campur penyelenggaraan munaslub Partai Golkar. Menurutnya, peran tim hanya memastikan rekonsiliasi kedua kubu bisa terwujud. Ia menjamin munaslub ini sudah disepakati baik kubu Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie.

'Agung sudah bicara dengan saya setuju dengan proses ini,' ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/1/2015). (ANT/B-10)