“Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1576 KUHPerdata. Adapun berkaitan ketentuan Pasal 2 AJB Tanah yang menyebutkan Jaminan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun,” ujarnya .

Dalam konteks hukum keperdataan, Hak Sewa Tanah tidak dikategorikan sebagai beban-beban lainnya dalam hukum pertanahan seperti Hak Tanggungan (HT), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB).

Terdakwa H Bachtiar Rahman penjual dengan Tan Rika Hadisubroto merupakan pembeli telah mengetahui dan sepakat bahwa tanah/lahan yang menjadi obyek jual beli tersebut akan dimiliki secara fisik setelah jangka waktu sewa menyewa dengan pihak PT Sembilan Tiga Perdana berakhir, sehingga tidak akan ada kerugian bagi PT Sembilan Tiga Perdana.

Dia melanjutkan, peristiwa hukum yang terjadi dalam permasalahan ini adalah peristiwa keperdataan murni, bukan peristiwa pidana yaitu hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata. 

Menurutnya, apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang disebut wanprestasi atau ingkar janji atau perbedaan penafsiran atas ketentuan pasal dalam perjanjian, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan. Namun, pada kenyataannya, permasalahan ini diselesaikan melalui pidana.

Mengingat, lanjutnya, permasalahan ini terkesan sangat dipaksakan sehingga tidak menutup kemungkinan Tan Rika Hadisubroto sebagai pembeli tanah yang beritikad baik juga dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. 

“Penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang berkaitan dengan tanah, hendaknya diteliti secara sungguh-sungguh, obyektif, professional dan proporsional,” jelasnya. (APRIANDO/Y)