Pemdes Dituntut untuk Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Oleh Ramadani
13 September 2023 - 01:00 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – Bupati Barito Utara H Nadalsyah mengatakan desa memiliki pemerintahan sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintahan Desa (Pemdes) terdiri atas Kepala Desa(Kades) beserta perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Pemerintahan Desa dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan keterbukaan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa. Hal ini akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam roda pemerintahan dan pembangunan di desa,” kata Nadalsyah, Selasa, 12 September 2023.

Dikatakan Nadalsyah, BPD dan Kepala Desa (Kades) merupakan mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Sebagai mitra kerja hendaknya antara BPD dan Kepala Desa mampu bekerja sama dengan sebaik-baiknya dalam hal menetapkan arah kebijakan pembangunan desa dan secara bersama-sama mampu merencanakan program-program prioritas pembangunan.

“Sehingga pembangunan yang dilaksanakan di desa dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan terlebih lagi adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” ucap Nadalsyah.

Lebih lanjut dikatakannya terkait dengan kegiatan pada hari ini, secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

“Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan dan arahan agar pemerintah desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengikuti ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Kemudian, peraturan perundang-undangan yang harus dipedomani dan dimengerti tersebut mulai dari urutan yang tertingginya sampai kepada yang terendahnya sehingga pemahaman itu tidak terpotong-potong dan terkotak-kotak.

Selain itu, jelasnya, Pemerintah Desa dan BPD dalam memahami peraturan perundang-undangan tersebut jangan berfokus pada kemampuan pribadi tetapi juga melakukan kajian, diskusi, gali informasi, koordinasi dan konsultasi dengan orang lain.

“Dalam hal ini Pemkab Barito Utara dalam rangka pembinaan dan pengawasannya selalu berupaya untuk mendampingi Pemdes dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti mengadakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan pada hari ini,” imbuhnya.

Sering kali, kata bupati, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum dipenuhi oleh Pemdes dan BPD khususnya dalam kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi, sebenarnya semua ada sanksinya dan sanksi itu harus diterapkan oleh pemerintah dengan tegas sesuai ketentuan,

“Untuk itu kepada Kepala Dinas Sosial PMD dan Camat-Camat agar mengawasi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam peraturan baik itu peraturan pusat atau daerah,” katanya lagi.

Bupati juga berharap kepada narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut agar dapat menyampaikan dengan jelas dan tegas peraturan perundangan yang berlaku bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. “Diharapkan dalam pemberian materi, narasumber memberikan dan manyampaikan materi dengan tegas dan jelas agar dapat dipahami oleh Kepala Desa dan BPD,” kata Nadalsyah. (RAMADHANI/J)

TAGS:

#Bupati Barito Utara

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Habib Said Abdul Saleh Tetap Buka Peluang Maju di Pilgub Kalteng

08 Mei 2024 - 00:00 WIB

Meski telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Barito Timur pada Pilkada 2024, mantan Wakil Bupati Barito Timur periode 2018-2023, Habib Said Abdul Saleh, tetap membuka peluang untuk maju pada Pilgub Kalteng 2024 sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur.

Pakar: Mahfud Kembali ke Kampus Menunjukkan Etika Politik yang Baik

07 Mei 2024 - 23:20 WIB

Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa rencana calon wakil presiden Mahfud Md untuk kembali ke kampus menunjukkan etika politik yang baik.

Polri Ingatkan Warga Waspadai Kejahatan Siber Penipuan Email

07 Mei 2024 - 23:10 WIB

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji di Jakarta, Selasa, mengingatkan warga untuk waspada terhadap tindak kejahatan siber dengan berbagai modus yang dapat merugikan secara finansial.

DLH Palangka Raya Ajak Masyarakat Aktif Jaga Ekosistem Gambut

07 Mei 2024 - 23:00 WIB

Gerindra Siap Berkoalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Palangka Raya

07 Mei 2024 - 22:50 WIB

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Gerindra) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah M Erlansyah Jamain mengatakan bahwaparpolnya siap berkoalisi dengan partai lainnya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Pemkab Barito Utara Lakukan Pemeriksan Terperinci LKPD 2023

07 Mei 2024 - 22:40 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara,menggelar kegiatanentry meetingpemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

NasDem Kalteng: Tidak Ada Jalur Khusus Dalam Pendaftaran Pilkada 2024

07 Mei 2024 - 22:30 WIB

Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalimantan Tengah mengatakan tidak ada jalur khusus dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah serentak di 2024 ini.

SMK di Palangka Raya Mulai Jajaki Kerja Sama dengan Dunia Industri

07 Mei 2024 - 22:20 WIB

Beberapa sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menjajaki kerja sama dengan dunia industri atau usaha.

Kapuas Peringkat Ketiga di Kalteng Turunkan Angka Stunting

07 Mei 2024 - 22:10 WIB

Penjabat Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, menyatakan bahwa kabupaten setempat menempati peringkat ketiga dari 13 kabupaten dan satu kota di provinsi itu dalam program penurunan angka stunting.

DJKN Kalselteng: Nilai Barang Lelang Triwulan I Capai Rp374,6 Miliar

07 Mei 2024 - 22:00 WIB

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (DJKN Kalselteng) menyebutkan nilai pokok barang lelang pada triwulan pertama di dua provinsi itu telah mencapai Rp374,6 miliar sejak Januari hingga pertengahan April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia