BORNEONEWS, Kotim - Penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) 2016-2021. Prioritas perlu dicanangkan, karenakan masih banyak penduduk miskin di wilayah yang dipimpin Bupati Kotim, Supian Hadi dan Wabup M. Taufiq Mukri itu.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim, Dani Rakhman, mengemukakan hal tersebut, saat pembahasan hari ketiga RPJMD Kotim, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kotim, di Sampit, Jumat (5/8/2016).

Dani menilai, data-data yang disajikan dalam RPJMD tampak kontradiktif. Target kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan indikator derajat kesehatan masyarakat tinggi, harapan hidup masyarakat juga tinggi. Tetapi persentase keluarga miskin juga masih tinggi.

'Kami menilai tidak ada keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan, yang masih melebihi angka kemiskinan secara nasional,' kata politisi Partai Demokrat itu.

Begitu juga dengan target laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Dani, draft RPJM belum memberikan gambaran  strategi pencapaian serta sektor-sektor yang dinilai dominan dalam memberikan kontribusi peningkatan laju ekonomi.

'Tidak kalah penting mesti digambarkan juga selama lima tahun ke depan strategi pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim investasi, yang akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan tingkat pengangguran, dan akhirnya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan,' ujar dia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotawaringin Timur  (Bappeda Kotim) Burhanudin, mengatakan penanggulangan kemiskinan termasuk dalam program prioritas peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini menempati nomor dua setelah infrastruktur dalam sembilan program prioritas daerah 2016-2021.

Dia mengakui, kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, sehingga penanganannya tidak hanya menjadi target pemda tetapi juga target nasional. Dalam RPJMN 2014-2019 kemiskinan ditargetkan turun menjadi 7%-8% dari kondisi 2014 sebesar 10,96%.

'Data dan target kemiskinan Kotim di bawah nasional, pada 2014, sebesar 6,67% dan target 2021 menjadi 4%-5%,' jelas dia.

Dalam penanggulangan kemiskinan, lanjut Burhanudin, ada dua sumber data yang digunakan yakni makro berdasarkan garis kemiskinan per orang dengan konsumsi 2100 kalori dengan kebijakan inflasi. Kemudian data mikro berbasis by name by address dengan strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. (M. RIFQI/N).