Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tunjangan Daerah ASN Lamandau Diusulkan Naik Rp500 Ribu

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 09 Agustus 2016 - 18:45 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Tunjangan daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau diusulkan naik Rp500 ribu untuk semua golongan. Usulan tersebut sudah disampaikan ke pihak DPRD Lamandau untuk dibahas, dan disetujui.

"Rencananya begitu (dinaikkan), setiap PNS tunjangannya telah kita usulkan ke DPRD dinaikkan Rp500 ribu, untuk semua golongan," ungkap Sekretaris Daerah (sekda) Lamandau, Arifin LP. Umbing, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, di Nanga Bulik, Selasa (9/8/2016).

Hal senada juga diakui oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD) Lamandau, Abisua. Selama ini tunjangan daerah di Lamandau variatif, menyesuaikan golongan pejabat atau pegawai terkait. Namun, atas adanya rapat koordinasi dan usulan dari pegawai, rencananya tunjangan daerah itu, diusulkan Rp500 ribu itu.

Abisua menyebutkan, saat ini tunjangan daerah di Lamandau variatif. Misalnya, untuk eselon IIa (Sekda) Rp2 juta. Eselon IIb Rp1,5 juta, IIIa Rp1.250.000,  IIIb Rp1.150.000, IVa Rp1 juta, IVb Rp950 ribu. Untuk pegawai pelaksana golongan I Rp700 ribu, golongan II Rp750 ribu, III Rp800 ribu dan golongan IV Rp850 ribu. Pejabat fungsional golongan II Rp850 ribu, III Rp1 juta dan golongan IV Rp1,2 juta.

"Jika disetujui anggota DPRD dan keuangan daerahnya ada, kenaikan atau penambahan tunjangan PNS ini akan diberlakukan untuk tiga bulan terakhir tahun 2016 ini. Terhitung Oktober, November dan Desember. Anggaran tunjangan tersebut sudah tercover dalam APBD Perubahan Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2016," katanya.

Wakil Ketua DPRD Lamandau, FX. Perwiragato, mengatakan usulan penaikan tunjangan daerah dalam APBD Perubahan masih akan dipelajari. Ia mengakui, usulan itu sudah masuk ke pihak legislatif. ""Usulan sudah masuk, tetapi memang belum ada pembahasan. Kalau memungkinkan dan keuangan daerah mampu, tentu tidak ada salahnya. Tetapi tetap harus menyesuaikan ketersediaan keuangan daerah dan berbagai indikator lainnya," kata Gato. (HENDI NURFALAH/N).

Berita Terbaru